Wiranto Perintahkan TNI - Polisi Cegah Massa ke Jakarta 22 Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PP PBSI, Wiranto. (badmintonindonesia.org)

    Ketua Umum PP PBSI, Wiranto. (badmintonindonesia.org)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mencegah massa ke Jakarta pada 22 Mei.

    Baca: Saat Wiranto Cerita Bolak-balik Kalah di Pemilihan Presiden

    Di hari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil akhir rekapitulasi suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sementara itu, sudah sejak jauh-jauh hari beberapa aliansi massa yang dekat dengan pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar unjuk rasa saat pengumuman tersebut.

    "Supaya enggak terjadi penumpukan, saya perintahkan pangdam dan Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan masalah di sana," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019.

    Wiranto menyebut, dirinya juga memerintahkan polisi dan tentara menyimpan senapan pada 22 Mei mendatang. "Kalau 1998 dulu enggak, senapan dipakai, pakai peluru hampa. Lawannya pakai peluru tajam bunuhin orang. Sekarang enggak, senapan simpen aja. Pakai pentungan aja. Itu pun kalau perlu aja dipakai," ujar Wiranto.

    Dia menyebut, KPU dan Bawaslu nantinya juga akan memakai pasukan yang disebut Asmaul Husna. "Pakai baju putih saja, jadi kalau di sana takbir, sini takbir juga. Kita rangkul-rangkulan aja supaya enggak ada konflik," ujar dia.

    Baca: Wiranto: Kalau Sudah Makar, Negara Bubar, yang Tangkap Siapa?

    Menurut Wiranto, pencegahan penumpukan massa ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang memungkinkan terjadi kerusuhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Politik Dinasti dalam Partai Peserta Pemilihan Legislatif 2019

    Kehadiran politik dinasti mewarnai penyelenggaraan pemilihan legislatif 2019. Sejumlah istri, anak, hingga kerabat kepala daerah.