Arief Poyuono Serukan Boikot Pajak, Moeldoko: Enggak Bener

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengumumkan secara resmi kemenangan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019 versi hasil hitung cepat atau quick count. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengumumkan secara resmi kemenangan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019 versi hasil hitung cepat atau quick count. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seruan boikot pajak oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono merupakan pendidikan politik yang tidak benar. "Kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak bener," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

    Baca: Pendukung Prabowo Diajak Boikot Pajak, Netizen Meradang

    Moeldoko mengatakan, semestinya masyarakat Indonesia diajak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan diarahkan untuk memboikot pajak. Menurut Moeldoko, seruan tersebut tak sejalan dengan pemikiran calon presiden Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI itu menilai Prabowo merupakan sosok yang patriotik dan ksatria.

    "Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," kata dia.

    Sebelumnya Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. “Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

    Hal ini disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan pilpres 2019,” katanya.

    Baca: Arief Poyuono Ajak Boikot Pajak, Sandiaga Uno: Negara Lagi Sulit

    Jika sebuah pemerintahan yang terbentuk oleh sebuah hasil pemilu yang tidak legitimate dan mayoritas rakyat tidak mengakui hasil pemilu yang curang, tidak bersih dan adil maka masyarakat punya hak untuk tidak tunduk pada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan tersebut. “Punya hak untuk tidak menjalankan kewajiban untuk bayar pajak,” ucap Arief Poyuono. “Dulu saja untuk menolak UU Tax Amnesty saya serukan para pekerja jangan bayar pajak.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.