TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memerintahkan Panglima Kodam atau Pangdam dan Kapolda se Indonesia mencegah massa datang ke Jakarta. Perintah ini diberikan mengingat adanya potensi aksi massa saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
Baca juga: Tim Asistensi Hukum Dikritik, Wiranto: Saya Cuek Bebek Saja
"Supaya enggak terjadi penumpukan di daerah, saya perintahkan pangdam dan Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan masalah di sana," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019.
Wiranto menyebut, dirinya juga memerintahkan polisi dan tentara menyimpan senapan pada 22 Mei mendatang. "Kalau 1998 dulu enggak, senapan dipakai, pakai peluru hampa. Lawannya pakai peluru tajam bunuhin orang. Sekarang enggak, senapan simpen aja. Pakai pentungan aja. Itupun kalau perlu aja dipakai," ujar Wiranto.
Dia menyebut, KPU dan Bawaslu nantinya juga akan memakai pasukan yang disebut Asmaul Husna. "Pakai baju putih saja, jadi kalau di sana takbir, sini takbir juga. Kita rangkul-rangkulan aja supaya enggak ada konflik," ujar dia.
Menurut Wiranto, pencegahan penumpukan massa ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang memungkinkan terjadi kerusuhan.
Baca juga: Tim Asistensi Hukum Dibentuk Wiranto, Ini Fungsi dan Wewenangnya
Sebelumnya dikabarkan forum aktivis 98 menyebut akan mengawal KPU melakukan pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019.
Adapun Persatuan Alumni 212 mengatakan akan mengadakan acara ifthor akbar di depan KPU pada 21-22 Mei 2019. Mereka akan menolak hasil Pemilu yang dianggapnya curang.
