Kubu Prabowo Tak Mau ke MK, Jimly Assidhiqie: Apa Boleh Buat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mengatakan sikap Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga yang tidak ingin menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu harus tetap dihormati. Menurut dia, langkah itu sebagai upaya menjaga militansi pendukung.

    Baca juga: AHY Mengaku Sudah Ingatkan Prabowo untuk Tunggu Hasil KPU

    "Misalnya itu terjadi, kenyataan sejarah harus kita catat. Apa boleh buat," ujar dia di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.

    Menurut Jimly, ekspresi dari sikap Prabowo yang tidak mau menerima hasil pemilu curang itu untuk tetap memberi semangat pendukung yang cukup banyak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan jumlah Pendukung Prabowo itu melebihi jumlah penduduk Malaysia, Singapura dan Brunei dijadikan satu.

    "Kita hormati, tetapi kita tunggu dulu, kita kan belum tahu. Siapa tahu dia yg menang di akhir penghitungan. Siapa tahu. Jadi kita serahkan ke mekanisme," ungkapnya.

    Jimly menjelaskan mekanisme resmi penghitungan suara yakni rekapitulasi yang dilakukan secara manual oleh KPU. Kalau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), kata Jimly hanya pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi.

    "Jadi ini harus dijelaskan dengan seterang-terangnya kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa penghitungan resmi yang manual, yang bertingkat-tingkat," kata dia.

    Jimly mengimbau pihak yang menang untuk berbesar hati dan tidak mencibir pihak yang kalah. Kedua pihak yang berkompetisi di Pilpres, kata dia harus mengutamakan prinsip kalah dengan terhormat dan menang dengan kehormatan.

    Baca juga: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Yusril: Tak Akan Kurangi Legitimasi

    "Ini penting, kita harus percaya pada proses, mekanisme. Jangan mendahului, termasuk yang merasa sudah menang, jangan menerima ucapan selamat dulu," ujar dia.

    Sebelumnya, Prabowo sudah menyatakan akan menolak hasil pemilu yang dianggapnya curang. Hal itu ia ucapkan dalam acara pemaparan kecurangan pemilu oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

    Pada acara ini, BPN Prabowo memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Di antaranya Kartu Keluarga di beberapa tempat manipulatif. Selain itu juga jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya, suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang dengan 5,3 juta orang invalid dan 2,2 juta pemilih ganda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.