Fahri Hamzah Kritik Penggunaan Pasal Makar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat hadir menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat hadir menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengkritisi penggunaan pasal makar terhadap seseorang yang mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Menurut dia, yang bisa melakukan makar adalah pihak yang memiliki senjata.

    Baca juga: Dewi Tanjung Laporkan Amien Rais, PAN Minta Polisi Kaji Utuh

    "Saya menghimbau polisi jangan menggunakan pasal makar, karena yang bisa makar memiliki senjata. Kalau tidak memiliki senjata maka tidak bisa makar," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

    Ia menanggapi laporan caleg PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, yang melaporkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar terkait people power.

    Fahri Hamzah mempertanyakan orang yang berbicara di publik lalu disebut melakukan makar, karena delik makar ada bahasa hukumnya sehingga jangan dikarang.

    "Pasal makar itu namanya onslaught, itu dibagi dua yaitu onslaught mulut dan onslaught senjata. Onslaught (serangan merusak) memakai mulut sudah dihapus sehingga tidak ada lagi makar pakai mulut, yang ada pakai senjata," ujarnya.

    Ia menilai makar itu terkait dengan menggunakan senjata, mobilisasi senjata, penyelundupan senjata, rencana pembunuhan, namun menggunakan senjata.

    Menurut dia, kita jangan khawatir apabila sebuah pendapat yang dikemukakan dapat memunculkan provokasi sehingga pendapat dalam era-demokrasi tidak perlu dianggap bahaya.

    Sebelumnya, Amien Rais dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewi Tanjung atas dugaan makar terkait pernyataan people power mantan ketua MPR itu.

    Baca juga: Mereka yang Terjerat Kasus Makar

    Dewi Tanjung menjelaskan, pelaporan itu didasari orasi Amien Rais di depan Gedung KPU pada 31 Maret 2019. Selain Amien, dia melaporkan Rizieq Shihab dan Bachtiar Nasir.

    "Perkaranya sama dengan yang kita sangkakan kepada Saudara Eggi Sudjana yaitu people power, dan itu orasinya Bapak Amien Rais langsung di depan KPU tanggal 31 Maret 2019," kata Tanjung, di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Mei 2019.

    Dalam laporannya, Tanjung juga menyertakan alat bukti berupa compact disc yang berisi orasi ketiga orang terlapor itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.