Hanura Gagal ke Parlemen, Wiranto: Kesalahan Saya Tunjuk OSO

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Partai Hanura Wiranto membalas pernyataan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO yang menuding Ketua Dewan Pembina Hanura itu sebagai penyebab gagalnya partai itu ke parlemen.

    Baca: Hanura Gagal ke Parlemen, Oso: Yang Bikin Kalah Wiranto

    Wiranto menyebut, sebagai pendiri partai yang sudah bertahan selama 10 tahun dan dua kali lolos parlemen, dia adalah orang yang paling sedih karena partai itu tidak lolos ke parlemen dalam pemilu kali ini. Namun, ucap Wiranto, dia tidak ingin menyalahkan siapa pun dan meminta semua pihak tak saling menyalahkan.

    "Cukup introspeksi diri dan kita perbaiki. Tapi kalau saya terus didesak, disalahin terus, ya kesalahan saya cuman satu, ya menunjuk pak OSO jadi ketua umum," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Mei 2019.

    OSO menyalahkan Wiranto atas kegagalan Hanura ke parlemen dalam sambutannya di acara buka puasa bersama di kediamannya, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

    "Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah? Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok," kata OSO di kediamannya, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

    Baca: Hanura Gagal ke Senayan, Wiranto: Jangan Salahkan Saya

    Hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan Partai Hanura mendapat suara kurang dari 4 persen dalam Pemilu 2019. Berdasarkan laporan lembaga Indikator Politik Indonesia, Hanura hanya meraih 1,74 persen. Sedangkan menurut Indo Barometer, Hanura mendapat 1,64 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.