KPK Periksa Komisaris PT Humpuss dalam Kasus Bowo Sidik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Bowo kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Bowo kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia Theo Lykatompesy dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyuap Bowo, Asty Winasti.

    Baca: KPK Periksa Dirut PT Pilog dalam Kasus Bowo Sidik

    "Yang bersangkutan akan diperiksa untuk AWI," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 16 Mei 2019.

    Selain Theo, KPK juga akan memeriksa Manajer Keuangan PT HTK, Masjud Masdjono. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Asty yang merupakan bagian keuangan di PT HTK.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bowo menjadi tersangka penerima suap dari Asty sebanyak Rp 1,2 miliar. KPK menyangka suap itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kontrak kerja sama pengangkutan pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik.

    Baca: Geledah Ruang Kerja M. Nasir, KPK Telusuri Gratifikasi Bowo Sidik

    Tak hanya dari Asty, KPK menyangka Bowo juga menerima uang dari pihak lain. Sebab, saat menggeledah kantor Bowo, PT Inersia Tampak Engineer, KPK menemukan duit Rp 8 miliar yang sudah terbungkus dalam 400 ribu amplop. KPK menduga Bowo menyiapkan amplop itu untuk serangan fajar atau praktek bagi-bagi duit untuk membeli suara pemilih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.