Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Penggaungan People Power Hanya Bentuk Kegenitan Politik

image-gnews
Penjual kaos
Penjual kaos "people power" mencoba meraup berkah di antara demo massa PA 212, GNPF dan FPI di Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai istilah people power dan kedaulatan rakyat yang dilontarkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai jargon politik. Adi juga menyebut istilah itu bentuk kegenitan politik elite yang dimaknai berlebihan.

Baca juga: Prasyarat Tak Terpenuhi, People Power Dianggap Tak Bakal Terjadi

Istilah people power (yang lalu diganti kedaulatan rakyat) itu pertama kali dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang memprotes dugaan kecurangan di pemilihan presiden 2019. Amien menyebut kecurangan-kecurangan yang mereka temukan merugikan pasangan calon Prabowo-Sandiaga yang dia jagokan.

"People power yang pertama disampaikan Amien Rais itu hanya sebatas kegenitan politik sebenarnya, makanya idiom-idiom yang digunakan itu memang agak sedikit provokatif," kata Adi ketika dihubungi, Kamis, 16 Mei 2019.

Menurut Adi, istilah people power menurutnya merujuk pada aksi kolektif massa besar-besaran yang menginginkan terjadinya perubahan ekstrem di sebuah negara. Biasanya, kata dia, aksi ini terjadi di negara-negara yang totaliter atau belum demokratis, dan masyarakat satu suara ingin mengganti rezim otoriter itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adi mencontohkan, aksi reformasi pada 1998 dapat dikatakan memenuhi unsur people power ini. Namun aksi-aksi yang terjadi belakangan ini, seumpama demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 10 Mei lalu, menurut Adi sebagai protes dari pendukung Prabowo yang menolak hasil pilpres.

Dia menilai aksi people power atau kedaulatan rakyat yang digaungkan itu tak merepresentasikan penolakan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, narasi itu menjadi kontraproduktif. "Karena yang menolak people power juga adalah masyarakat," ujarnya.

Kubu Prabowo menyatakan tak akan membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti. Sebagai gantinya, mereka menyatakan akan mendengarkan suara rakyat dan mengembalikan kedaulatan kepada mereka. Namun, dalam berbagai kesempatan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak pernah secara tegas menyatakan akan ada aksi massa memprotes hasil pilpres.

Menurut Adi, kalau pun ada aksi massa pada 22 Mei nanti atau setelahnya, istilah people power tetap tidak tepat digunakan. "Itu ya partisipasi politik saja, demo, aksi massa aja. Enggak perlu sampai menggunakan people power atau kedaulatan rakyat," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

25 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

Simak peran empat tokoh Deklarasi Ciganjur Megawati, Gus Dur, Amien Rais, Sultan HB X untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Berikut 8 pemikirannya.


People Power 22-25 Februari 1986, Perjuangan Rakyat Filipina Melawan Rezim Diktator Ferdinand Marcos

33 hari lalu

People Power 22-25 Februari 1986, Perjuangan Rakyat Filipina Melawan Rezim Diktator Ferdinand Marcos

Revolusi People Power terjadi sepanjang 22-25 Februari 1986. Perjuangan rakyat Filipina melawan rezim diktator Ferdinand Marcos.


Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pemilu 2024, Amien Rais: Menampakkan Kebodohannya

26 Januari 2024

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pemilu 2024, Amien Rais: Menampakkan Kebodohannya

Amien Rais, menyebut Presiden Jokowi telah menunjukkan kebodohan dan ambisinya mempertahankan kekuasaan.


Siapa Tokoh Tergabung di Petisi 100 yang Usulkan Pemakzulan Jokowi? Berikut Keseratus Namanya

17 Januari 2024

100 Tokoh penanda tangan Petisi 100 untuk Penegak Daulat Rakyat. Change.org
Siapa Tokoh Tergabung di Petisi 100 yang Usulkan Pemakzulan Jokowi? Berikut Keseratus Namanya

Petisi 100 gerakan yang mendesak DPR dan MPR untuk pemakzulan Jokowi, berikut 100 nama mereka, ada mantan KSAD, eks Danjen Kopassus, Guru Besar UI.


Hitler dari Partai Demokrat Kembali Nyaleg di Pemilu 2024

11 Desember 2023

 Kondisi Hitler Nababan anggota DPRD Karawang setelah dipukuli massa kemarin. Wajah politisi Demokrat itu dipenuhi luka lebam. Darah segar keluar dari hidung dan mulutnya (Istimewa)
Hitler dari Partai Demokrat Kembali Nyaleg di Pemilu 2024

Hitler Nababan, kader Partai Demokrat kembali nyaleg. Di Pemilu 2024, ia akan bersaing di daerah pemilihan tujuh Jawa Barat.


Mahfud MD sampai Anies Baswedan Sederet Alumni HMI Terjun ke Dunia Politik

1 Desember 2023

Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, Mahfud MD dan Anies Baswedan dalam Pelantikan Majelis Nasional KAHMI periode 2012-2017 di Jakarta, Selasa (5/2). Acara pelantikan sendiri mengambil tema Memenangkan Masa Depan Indonesia dengan Mahfud MD sebagai ketua Presidium. TEMPO/Seto Wardhana
Mahfud MD sampai Anies Baswedan Sederet Alumni HMI Terjun ke Dunia Politik

HMI organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947. Mahfud MD hingga Anies Baswedan, alumni HMI di dunia politik.


Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Begini Kilas Balik Kasusnya

1 Desember 2023

Rocky Gerung mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan fitnah, Rabu, 6 September 2023.[Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Begini Kilas Balik Kasusnya

Tim Hukum PDIP menyatakan apa yang disampaikan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi benar adanya. Mereka berencana cabut laporan.


Kunjungi Abu Bakar Ba'asyir di Ngruki, Amien Rais Kenang Masa Mahasiswa dan Aktivitas di HMI

26 November 2023

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (kanan) memberikan bingkisan kepada pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Abu Bakar Ba'asyir di pondok pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad, 26 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kunjungi Abu Bakar Ba'asyir di Ngruki, Amien Rais Kenang Masa Mahasiswa dan Aktivitas di HMI

Pertemuan Amien Rais dan Abu Bakar Ba'asyir berlangsung selama sekitar 1 jam di Gedung Darul Hikmah dalam suasana penuh keakraban.


Prabowo Klaim Akrab dengan Para Ketum PP Muhammadiyah, dari Amien Rais hingga Din Syamsuddin

24 November 2023

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Prabowo Klaim Akrab dengan Para Ketum PP Muhammadiyah, dari Amien Rais hingga Din Syamsuddin

Prabowo Subianto mengklaim pihaknya akrab dengan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah.


Soetrisno Bachir, Tokoh Muhammdiyah yang Jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN

22 November 2023

Ketua KEIN, Soetrisno Bachir, menyebutkan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menahan dana investor dan dunia usaha agar mengendap di Tanah Air.
Soetrisno Bachir, Tokoh Muhammdiyah yang Jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN

Soetrisno Bachir masuk ke dalam struktur Timnas AMIN, berbeda pilihan dengan PAN.