YLBHI: Tim Bentukan Wiranto Percepat Penetapan Tersangka Makar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut tim asistensi hukum bentukan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, sebagai lembaga akselerator penetapan tersangka makar.

    Baca: Masyarakat Sipil akan Menentang Pembentukan Tim Hukum Wiranto

    "Tim ini semacam akselerator penetapan makar. Kalau di zaman orde baru, mirip lembaga sensor," ujar Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2019.

    Menurut Asfi, omong kosong jika pemerintah menyebut lembaga itu hanya bertugas mengawasi omongan tokoh tanpa berusaha mengintervensi penegakan hukum. Sementara, ujar Asfi, tim ini bertugas memberi rekomendasi kepada penegak hukum. "Bagaimana mungkin polisi di polda dan polres menolak rekomendasi yang dibuat oleh tim Menkopolhukam?" ujar Asfi.

    Dia menilai, tugas tim bentukan Wiranto ini mirip dengan Pangkopkamtib era Soeharto yang bertugas menentukan kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil keputusan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Seperti kembali ke orde baru. Tim ini dinilai tidak sekedar memberikan rekomendasi, melainkan bisa berdaya guna menentukan langkah aparat hukum.

    "Tugasnya sama. Ada sebuah badan lain di luar badan penegak hukum. Kalau sudah direkomendasikan tim asistensi hukum bahwa si anu adalah musuh negara, pelaku makar. Bagaimana dan kemana kita menentang itu?" ujar Asfi.

    YLBHI menentang pembentukan tim asistensi hukum ini. Jika dasarnya adalah pembatasan HAM, ujar Asfi, maka pemerintah sudah kelewat batas. Pembatasan HAM sekalipun, ujar dia, ada batasnya dan dapat diatur jika diperlukan untuk hal-hal seperti merespons kebutuhan publik, mencapai tujuan yang sah, dan sebanding atau proposional dengan tujuan itu. "Kalau kegunaannya untuk merespons kepentingan politik tertentu, ya tidak bisa," ujar Asfinawati.

    Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum di saat terjadinya gelombang protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Sejumlah tokoh dari kubu Prabowo - Sandiaga Uno kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar. Tim ini akan membantu Wiranto untuk melakukan kajian hukum.

    Baca: Wiranto Ungkap Kriteria untuk Bergabung Tim Bantuan Hukum

    Wiranto mengatakan pembentukan tim agar negara aman dan tertib. Sejak awal pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk menindak pelanggaran hukum. "Untuk apa? Untuk membuat negara kita ini aman, negara kita ini tertib, negara ini teratur," ujar dia, pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Politik Dinasti dalam Partai Peserta Pemilihan Legislatif 2019

    Kehadiran politik dinasti mewarnai penyelenggaraan pemilihan legislatif 2019. Sejumlah istri, anak, hingga kerabat kepala daerah.