Alasan AHY, Yenny, dan 8 Kepala Daerah Bertemu di Bogor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Direktur The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul dalam acara silaturahmi Bogor untuk Indonesia di Museum Balai Kirti, Bogor, 15 Mei 2019. Tempo/Friski Riana

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Direktur The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul dalam acara silaturahmi Bogor untuk Indonesia di Museum Balai Kirti, Bogor, 15 Mei 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan alasan delapan kepala daerah berkumpul bersama Direktur The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid di Museum Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 15 Mei 2019.

    Baca juga: AHY dan 8 Kepala Daerah Kumpul di Museum Balai Kirti Bogor

    "Jadi sebenarnya di daerah-daerah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, NTB, ada fenomena kegelisahan yang sama. Itu terbaca di akar rumput di media, di medsos," kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil mengatakan bahwa AHY, Yenny, dan para kepala daerah menginginkan adanya perdamaian pascapemilu. Jika hanya satu orang yang menggaungkan perdamaian itu, kata dia, tidak akan maksimal.

    "Akhirnya atas insiasi Kang Bima (Wali Kota Bogor Bima Arya) karena Bogor tempat yang paling pas ingin mengisi ruang-ruang informasi mulai hari ini, besok, sampai tanggal 22 jangka panjang dengan infomasi-informasi menyejukan dari para pemimpinnya," kata dia.

    Emil mengatakan, AHY, Yenny, dan para kepala daerah sepakat akan memberikan informasi yang membawa gagasan kerukunan perdamaian untuk melawan ruang-ruang informasi yang terlalu tegang dan melelahkan. Tujuannya agar bangsa Indonesia bisa maju terus menghadapi masa depan yang lebih baik.

    Terkait hasil Pemilu, Emil mengatakan bahwa para tokoh sepakat memberikan kesempatan bagi ruang aturan dan hukum untuk menyelesaikan perbedaan. "Perbedaan itu sunatullah pasti ada saja. Tapi kita biasakan kehidupan berbangsa dan bernegara menyelesaikan perbedaan melalui kesepakatan aturan dan hukum yang sudah ada. Biarkan itu menjadi panglima yang terakhir," kata Emil.

    AHY mengungkapkan bahwa para tokoh yang hadir menangkap berbagai keresahan dan kekhawatiran masyarakat di berbagai daerah situasi nasional pascapemilu 2019.

    Ia mengatakan bahwa pada 17 April 2019 diharapkan bangsa Indonesia kembali merajut persaudaraan dan memaafkan setelah terlibat dalam proses kompetisi politik.

    "Tetapi apa yang terjadi tentu kita rasakan bersama bahwa benih-benih perselisihan tetap tersemai dan ini tentu kita tidak harapkan. Karena bagaimanapun kita ingin Indonesia tetap utuh," kata AHY.

    Baca juga: Demokrat Merasa Berhak Bertemu Jokowi Tanpa Koordinasi dengan BPN

    Menurut AHY, jangan sampai karena kompetisi politik, polarisasi terjadi. Apalagi diakibatkan perbedaan identitas suku, agama, ras, dan etnis yang hanya akan merugikan persatuan bangsa. Ia mengatakan bangsa Indonesia tidak akan bisa maju jika saling terbelah. Karena itu, ia berharap pertemuan dengan Yenny Wahid dan 8 kepala daerah menginspirasi masyarakat.

    "Walaupun kita semua memiliki pandangan, referensi, dan pilihan politik yang berbeda-beda, bahkan dalam keluarga pun ada perbedaan antara persahabatan juga sering kita temukan perbedaan yang fundamental, tetapi jangan sampai itu semua kita kemudian kita jadikan permusuhan itu abadi," kata AHY.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.