Bea Cukai Jateng dan DIY Terbitkan Dua Izin Kawasan Berikat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dalam kurun waktu dua hari, Bea Cukai Jateng dan DIY menerbitkan dua izin Kawasan Berikat di Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY.

    Dalam kurun waktu dua hari, Bea Cukai Jateng dan DIY menerbitkan dua izin Kawasan Berikat di Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY.

    INFO NASIONAL - Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai industrial assistance, Bea Cukai Jateng DIY berkomitmen terus memberikan perijinan fasilitas kawasan berikat (KB) secara cepat, mudah, dan tanpa biaya. Dalam kurun waktu dua hari, Bea Cukai Jateng dan DIY menerbitkan dua izin KB kepada PT Seidensticker Indonesia (SI) pada Kamis, 9 Mei 2019, dan PT Dae Young Textile (DYT) pada Jumat, 10 Mei 2019, di Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY.

    Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY Parjiya mengatakan Bea Cukai akan terus ikut berperan serta secara aktif dalam perluasan fasilitasi ini. “Fasilitas fiskal yang diberikan negara ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan diikuti dengan kepatuhan perusahaan kepada ketentuan,” ujarnya.

    Dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik, IT inventory harus traceable dan merupakan subsistem dari sistem akuntansi perusahaan, CCTV harus online, serta tidak terdapat permasalahan terkait dengan pajak.

    PT SI merupakan perusahaan PMA Jerman yang bergerak di bidang usaha pakaian jadi dari tekstil. Perusahaan yang berlokasi di Karangjati, Bergas, Kabupaten Semarang, ini memiliki luas 10.167 meter persegi dengan kapasitas produksi mencapai 40 ribu pieces per bulan. Mayoritas produknya akan diekspor ke Eropa. Sementara PT DYT merupakan perusahaan dengan hasil produksi berupa textile lining for footwear dan textile upper for footwear. Perusahaan ini telah berdiri sejak 2018 di Kendal. Hasil produksi tersebut dijual ke KB lain yang bergerak di bidang industri footwear.

    Dengan fasilitas fiskal yang diberikan ini, diharapkan perusahaan akan terbantu cash flow-nya sehingga produknya mempunyai daya saing ekspor yang lebih tinggi. Apresiasi juga disampaikan kedua perusahaan tersebut terkait dengan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan. “Semoga dengan kehadiran dua perusahaan tersebut, dapat memberikan manfaat dari sisi penanaman investasi, penyerapan tenaga kerja, dan dampak ekonomi lainnya,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.