Di Purworejo, Kubu 01 dan 02 Sepakat Menolak People Power

TEMPO.CO, Purworejo - Berbagai komponen masyarakat dan partai politik, termasuk perwakilan dua kubu calon presiden dalam Pilpres 2019, yang ada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sepakat merajut kebersamaan pascapemilu. Mereka menyatakan menolak ajakan people power karena gerakan itu dinilai melanggar konstitusi.

Baca juga: Eggi Sudjana Tersangka Makar dan Ditahan Gara-gara Isi Video Ini

Kesepakatan tersebut tertuang pada acara bertajuk "Buka Puasa Merajut Kebersamaan" yang diinisiasi Kapolres AKBP Indra Kurniawan Mangunsong di Rumah Makan Bambu Kuning, Kabupaten Purworejo, Selasa,(14/5, petang. Kegiatan tersebut, antara lain, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti Bupati Purworejo Agus Bastian, Dandim 0708 Letkol Inf Muchlis Gasim, dan beberapa pejabat setempat.

Hadir pula penyelenggara pemilu, seperti perwakilan dari KPU dan Bawaslu Purworejo, serta tokoh agama.  Tidka ketinggalan perwakilan partai politik dan tim sukses pasangan calon presiden nomor urut 01 dan 02.

Sebagai simbol kesepakatan merajut kebersamaan, perwakilan pasangn calon 01 Saiful Mujab dan perwakilan pasangan calon 02  M.Rashid bergandengan tangan dalam balutan bendera Merah Putih. Para hadirin mengucap syukur dan bertepuk tangan melihat adegan tersebut. Ada pula yang meneriakkan takbir.

Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong menjelaskan acara yang melibatkan komponen masyarakat dan parpol ini digelar untuk merekatkan hubungan berbagai pihak yang sempat renggang saat pemilu. "Jangan ada lagi saling mencurigai, mari kita bahu membahu membangun Purworejo," kata dia saat menyampaikan sambutan.

Kapolres menyebutkan pembangunan di Kabupaten Purworejo dapat terlaksana dengan baik dan cepat jika situasinya aman serta kondusif.  “Sedangkan jika situasi mencekam  pembangunan sulit dilakukan."

Indra mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Purworejo yang damai, aman, dan lancar. "Mari kita tunggu dan terima keputusan KPU dengan lapang dada karena itu sudah menjadi bagian dari proses demokrasi," katanya.

ANTARA