--Partai Demokrat:
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berpendapat bahwa saat ini politik Indonesia adalah politik kekuasaan, sudah tidak lagi melihat sosok yang layak atau tidak layak dan pantas atau tidak pantas. “Siapa yang berkuasa dia berhak apa saja. Memang siapa bisa menolak?" ujar Ferdinand saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 Mei 2019.
Untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sehat, kata Ferdinand, perlu revisi aturan UU MD3 agar yang menjabat pos pimpinan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pilkada, Pemilu dan UU pemerintahan Daerah juga perlu direvisi.
Partai Koalisi Pendukung Jokowi
--Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Setuju Puan Maharani mengisi kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Puan sangat cocok untuk posisi itu. "Cocok sekali. Mbak Puan sangat layak jadi ketua DPR,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kompleks DPR, Senin lalu, 13 Mei 2019. Memimpin DPR, kata Cak Imin, Puan akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI.
Simak juga: Koalisi Jokowi Satu Suara Kursi Ketua DPR untuk Puan Maharani ...
--Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, sesuai dengan UU MD3, partai yang paling banyak memperoleh kursi DPR RI berhak mendapatkan kedudukan Ketua DPR. Sejauh ini, PDIP menempati posisi nomor wahid. "PPP akan menghormati dan mendukung siapapun yang ditunjuk PDIP," ujar anggota Komisi III DPR RI ini saat dihubungi Tempo, Senin malam, 13 Mei 2019.