Romahurmuziy Masuk Rumah Sakit Lagi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI (nonaktif) Romahurmuziy, menjalani pemeriksaan pasca menjalani pembantaran di Rumah Sakit Polri Soekanto selama sebulan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPR RI (nonaktif) Romahurmuziy, menjalani pemeriksaan pasca menjalani pembantaran di Rumah Sakit Polri Soekanto selama sebulan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Muhammad Romahurmuziy atau Romy, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya kembali dirawat di rumah sakit. "Masuk rumah sakit dari kemarin," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

    Baca juga: KPK Panggil Ketua DPW PPP Jatim untuk Tersangka Romahurmuziy

    Maqdir menjelaskan Romy dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, akibat gangguan di ginjalnya. "Salah satu di antaranya yang belum selesai ginjalnya, nah itu yang jadi masalah ya," katanya.

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan Romy kembali dibantarkan. Febri mengatakan Romy dibawa ke RS Polri malam tadi.

    "RMY tadi malam dibawa ke RS Polri dan karena menurut dokter perlu rawat inap, maka dilakukan pembantaran," ucap Febri lewat pesan singkat.

    Sebelumnya, Romy sempat dibantarkan karena mengeluh buang air besar mengeluarkan darah dan permasalahan pada ginjalnya. Pembantaran dilakukan sejak 2 April hingga 2 Mei 2019 lalu.

    Baca juga: Lukman Hakim Saifuddin Bakal Dicecar Soal Duit dari Penyuap Rommy

    Romy merupakan tersangka suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. KPK menyangka Romy menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Duit tersebut diduga untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang diikuti Muafaq san Haris.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.