KPK Minta Masyarakat Waspadai Pengumuman Palsu Seleksi Pegawai

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta masyarakat mewaspadai pengumuman palsu mengenai seleksi pegawai lembaga antikorupsi. Sebab, baru-baru ini lembaga antirasuah itu menemukan ada pihak yang menyebarkan informasi palsu soal seleksi pegawai KPK. "KPK menegaskan hal tersebut informasi yang tidak benar," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 13 Mei 2019.

    Baca juga: KPK: Laporan Gratifikasi Lebaran Menurun dalam Dua Tahun Terakhir

    Menurut informasi yang dikumpulkan, pengumuman palsu seleksi pegawai KPK itu disebar melalui surat elektronik atau e-mail. Alamat e-mail penyebar adalah informasikpkindonesia@gmail.com.

    Dalam e-mail tersebut, penyebar menulis subyek pesan dengan kalimat: Kepada Yth Para Karyawan(i) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pesan berisi jadwal tahapan seleksi, serta melampirkan undangan panggilan bertuliskan Komisi Pemberantasan KPK

    Febri meminta masyarakat waspada terhadap upaya penipuan yang menggunakan nama atau lambang mirip KPK. Proses seleksi pegawai KPK, kata dia, hanya diumumkan lewat situs kpk.go.id. Selain itu, kevalidan pengumuman juga dapat dikonfirmasi melalui call center KPK di nomor 198.

    Baca juga: KPK Sarankan Pejabat Tolak Gratifikasi Lebaran 2019 Sejak Awal

    Dia mengimbau masyarakat segera melapor ke polisi atau KPK, bila ada permintaan uang terkait proses seleksi palsu tersebut. "Atau bila ada yang mengklaim dapat mengurus penanganan perkara untuk segera melapor ke polisi atau call center KPK di 198," kata dia.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.