Demokrat Minta Kivlan Zen Tak Seperti Anak Kecil

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen (tengah) menghadiri unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen (tengah) menghadiri unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta Kivlan Zen tak bertingkah seperti anak kecil. Ferdinand menyebut tingkah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia seperti bocah yang merengek lantaran kalah main lalu mengancam akan melapor.

    Baca: Tim Wiranto, Kivlan Zen: Mirip Pemerintah Soekarno dan Soeharto

    "Jenderal kok mainnya ngancam-ngancam ngaduin seperti anak kecil," kata Ferdinand ketika dihubungi, Senin, 13 Mei 2019.

    Kivlan mengancam akan membuka aib Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika kader Demokrat terus menanggapi pernyataannya. Kivlan juga meminta Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief bertanya kepada SBY tentang peristiwa pada 7 Oktober 1982 di Infantery Advance Corps atau sekolah lanjutan perwira, Fort Benning, Georgia. "Kenapa dia melarikan diri tiga hari dari kampus?"

    Tak jelas apa yang dimaksud Kivlan. Ferdinand juga tak menjelaskan, tetapi dia mengklaim hal tersebut bukanlah aib. "Cuma mengancam soal masa lalu SBY di Fort B sekolah lanjutan Amerika, itu bukan aib. Biasa itu tentara tangguh dan berani melakukan hal-hal yang berani," kata Ferdinand.

    Ferdinand menyarankan Kivlan tak menambah musuh untuk dirinya sendiri. Menurut dia, musuh dan lawan Kivlan yang ada pun belum bisa dia lawan hingga sekarang.

    Baca juga: Kivlan Zen Ancam Akan Buka Semua Aib SBY, Apabila ...

    Ferdinand lantas mempertanyakan motif Kivlan turun ke jalan berdemonstrasi belakangan ini. "Kami menghormati Pak Kivlan masih mau turun ke jalan di usia senjanya. Meskipun menjadi melahirkan pertanyaan, benarkah karena Kivlan ingin mencari kebenaran atau memang punya motif lain dibalik turunnya ke jalan?"

    Menurut Ferdinand, Demokrat menghormati aktivitas Kivlan itu apa pun motifnya. Namun yang penting, kata dia, Kivlan tak bertingkah seperti anak kecil yang merengek kalah main dan main ancam bakal mengadu.

    Perseteruan Kivlan dengan Demokrat ini bermula setelah Kivlan menyebut partai berlambang bintang mercy dan SBY tak memiliki kelamin yang jelas dalam politik. Kivlan juga menyebut SBY ingin menghalangi Prabowo Subianto menjadi calon presiden.

    Simak: Bantu SBY Selama Presiden, Kivlan Zen: Tanpa Imbalan Sepeser pun

    Andi Arief kemudian mengungkap latar belakang Kivlan Zen menjalankan bisnis penggalangan massa. Kivlan disebut sebagai orang yang mengorganisasikan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa, sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

    Kivlan memang punya rekam jejak menarik dalam jagat politik Indonesia. Pada Juni 2008, Kivlan sempat mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dengan misi utama mendorong pembangunan pertanian dan energi terbarukan.  

    Agar cocok dengan ramalan Joyoboyo mengenai pemimpin Nusantara, ketika itu Kivlan sempat mengubah namanya menjadi Sutiyogo. Dia juga mengaku memiliki senjata pamungkas berupa keris tujuh lekuk setengah meter dari besi kuning, bernama Satrio P. Ketika ditanya reporter  Majalah Tempo, apakah P itu berarti Piningit, Kivlan berujar "Biar orang lain menafsirkan, nanti geger Indonesia."

    Pada 1998, Kivlan membuat kehebohan lain. Ketika itu, dia mengaku diperintahkan oleh Wiranto untuk membantu milisi sipil yang dipersenjatai, yang kemudian dikenal dengan nama Pasukan Pengamanan (PAM) Swakarsa. Bukunya tentang topik ini berjudul "Konflik dan Integrasi TNI AD" terbit pada Juni 2004 dan diedit oleh politikus Gerindra Fadli Zon. Ketika meluncurkan buku ini, Kivlan minta Wiranto mengembalikan uangnya sebesar Rp 5,7 miliar yang terpakai untuk pembiayaan PAM Swakarsa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.