Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.
Baca: Melihat Langkah Kubu Jokowi Dekati PAN - Demokrat Setelah Pemilu
Sebaliknya, jika Prabowo - Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.
Serupa dengan Demokrat, PAN juga memberi sinyal kemungkinan merapat dengan koalisi pemerintahan pasca pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada 24 April lalu. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut, kontrak politik partainya untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam koalisi Adil Makmur, hanya sampai pemilihan presiden 2019. Setelah itu, PAN memiliki kedaulatan menentukan arah koalisi.
"Komitmen kami sampai Pilpres 2019. Setelah itu kami punya otoritas menentukan langkah apa yang terbaik bagi kami lima tahun ke depan. Apakah di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Bara Hasibuan saat ditemui di kantor PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Mei 2019.
Baca juga: Demokrat Merasa Berhak Bertemu Jokowi Tanpa Koordinasi dengan BPN
Bara juga terang-terangan menyebut opsi untuk bergabung ke pemerintahan atau kubu Joko Widodo atau Jokowi, pasca pencoblosan pemilihan presiden 2019, merupakan salah satu pilihan rasional bagi PAN saat ini. "Itu salah satu pilihan (bergabung ke Jokowi). Nanti kami bicarakan. Ini pilihan yang tentu bisa kami pertimbangkan," ujar Bara.
