KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Larangan tersebut terutama untuk mudik Lebaran.

    Baca: KPK Imbau Penyelenggara Negara Tak Terima Hadiah Lebaran

    "Kami ingatkan pada para pimpinan instansi dan lembaga agar tegas melakukan pelarangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Larangan itu baik untuk kepentingan pribadi selama Ramadan dan Lebaran, misalnya digunakan mudik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.

    Menurut Febri, KPK telah menerbitkan surat edaran tentang imbauan pencegahan gratifikasi pada hari raya keagamaan. Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956 GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tersebut pada pokoknya mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran.

    Febri menyatakan bahwa harus dipisahkan secara tegas antara aset-aset negara atau aset aset daerah yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan tugas. Aset tersebut bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat ataupun pegawai negeri.

    "Bagi seluruh pejabat kami juga mengingatkan agar tidak meminta apapun namanya apakah THR atau sumbangan-sumbangan pada pihak swasta atau pada pihak-pihak yang lain baik atas nama pribadi ataupun atas nama institusi," ucap Febri.

    Pada Ramadhan sebelumnya, kata dia, KPK sering mendapatkan informasi bahwa ada instansi-instansi tertentu di daerah meminta sumbangan pada pihak pengusaha atau masyarakat yang ada di daerah tersebut.

    "Kami imbau karena memang tidak dibenarkan secara hukum. Apalagi pemerintah juga sudah mengalokasikan tahun ini ada THR (Tunjangan Hari Raya) atau gaji ke-13 atau kebijakan-kebijakan lain yang serupa," kata Febri.

    Kepada pihak swasta, lanjut Febri, KPK juga mengajak agar mereka tidak mengalokasikan dan bahkan tidak memberikan gratifikasi, hadiah atau dalam bentuk apapun pada pejabat-pejabat negara.

    "Gratifikasi dilarang oleh undang-undang. Jadi, kami ingatkan melalui surat edaran ke seluruh pimpinan instansi. Kami berharap hal ini jadi pemahaman bersama bagi masyarakat dan juga bagi seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara," kata Febri.

    Ketua KPK Agus Rahardjo dalam surat edarannya juga mengimbau kepada seluruh pejabat pemerintah agar segera melaporkan penerimaan atau gratifikasi yang didapat selama Hari Raya Idull Fitri. Momentum Idul Fitri, kata Agus, sering terjadi praktik memberi dan menerima hadiah. Namun, khusus untuk pegawai dan penyelenggara negara hal tersebut dilarang.

    "Pegawai atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk uang, bingkisan atau parcel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya," kata  Agus Rahardjo seperti dikutip dalam surat edaran tersebut pada Kamis, 8 Mei 2019.

    Jika harus menerima, kata Agus, penyelenggara atau pegawai negara harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Menurut Agus, apabila penyelenggara atau pegawai negara menerima dalam bentuk bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, diimbau untuk disalurkan sebagai bantuan sosial. "Bisa ke panti asuhan dan panti jompo". Penyaluran bantuan, kata Agus, harus diketahui oleh instansi masing-masing penyelenggara negara dan disertai penjelasan serta dokumentasi.

    ANTARA

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.