Sofyan Basir Pra Peradilan, KPK Belum Terima Panggilan Pengadilan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir saat ditanya awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir saat ditanya awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersangka suap PLTU Riau-1.“Jika memang ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Meski begitu, hingga saat ini KPK belum menerima dokumen apapun dari pengadilan.  

    KPK yakin dengan prosedur dan substansi dari perkara Sofyan Basir yang sedang ditangani. "Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap," kata Febri.

    Baca: KPK Panggil Melchias Mekeng Bersaksi dalam Kasus Sofyan Basir

    Sofyan mengajukan praperadilan pada Rabu 8 Mei 2019 dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL. Sofyan meminta agar Pengadilan menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. “Sedang diajukan," kata pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo dihubungi, Jumat, 10 Mei 2019.

    Sofyan meminta pengadilan agar menerima dan mengabulkan semua permohonan termohon. Pengadilan diminta termohon agar memerintahkan KPK tidak melakukan tindakan hukum apa pun, termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan.

    Penyidikan terhadap Sofyan dimulai dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK tanggal 22 April 2019. Pengadilan diminta untuk menyatakan kedua surat itu tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. KPK juga diminta menghentikan penyidikan terhadap Sofyan.

    Baca: Alasan KPK Tak Tahan Tersangka Suap PLTU Riau-1 Sofyan Basir ...

    Dalam perkara ini, KPK menyangka Sofyan membantu wakil ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd. KPK juga menyangka Sofyan menerima janji suap dengan jumlah yang sama besar dengan yang diterima Eni.

    Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima suap Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Proyek itu rencananya akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan yang terdiri dari Blackgold Natural Resources Ltd, PT PJB, PT PLN Batu Bara, dan China Huadian Engineering co Ltd.

    Peran utama Eni adalah membantu Kotjo bertemu dengan Sofyan Basir untuk tujuan itu. Eni sudah divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap itu. Ia terbukti memfasilitasi pertemuan antara Sofyan dan Kotjo sebanyak sembilan kali.

     

    ANTARA | M. ROSSENO M. AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.