FPI Sebut Unjuk Rasa di Bawaslu Kawal Pelaporan BPN Prabowo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) melakukan aksi damai di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) melakukan aksi damai di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI), Muchsin bin Ahmad Al-Attas, mengatakan unjuk rasa yang akan digelar di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merupakan bagian dari mengawal aduan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Ditekan Petisi Pembubaran, FPI Dibela Hidayat Nur Wahid

    "Hanya mengawal pelaporan yang dilakukan oleh Paslon 02 dengan tuntutan mendiskualifikasi Jokowi sebab banyak kecurangan," ujar Muchsin saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Mei 2019. Unjuk rasa ini akan digelar setelah Salat Jumat. Dia mengatakan  unjuk rasa yang digelar FPI bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni 212.

     
    Rencana unjuk rasa di Kantor Bawaslu juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Koordinator Bela Islam (Korlabi), Novel Bamukmin. Dia membenarkan poster yang beredar di media sosial perihal ajakan untuk berunjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, 10 Mei 2019. Dalam poster, demonstrasi diawali Salat Jumat Masjid di Masjid Istiqlal lalu berkonvoi ke Kantor Bawaslu. 
     
    Pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini menargetkan peserta aksi berjumlah seratusan ribu orang bakal berpartisipasi demonstrasi perihal mengawal Pemilu 2019.
     
    Sebelumnya, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menuturkan rencana mereka mengadukan kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu. Menurut Ferry, setidaknya ada lima hal yang akan disampaikan. 
     

    “Kami akan minta Bawaslu sebagai institusi yang resmi, yang menjadi ranah tempat penyaluran dugaan pelanggaran dan kecurangan. Termasuk juga melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu akan kami serahkan. Kami tunggu Bawaslu dan kemudian harapan masyarakat ada di tangan Bawaslu dan juga di DKPP,” ujar Ferry di Media Center Prabowo - Sandiaga, Kamis 9 Mei 2019.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.