KPU Anggap Pansus Pemilu 2019 Tidak Diperlukan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang paripurna DPR pembukaan masa persidangan V, Rabu, 8 Mei 2019. Dalam paripurna ini fraksi PKS dan Gerindra menggulirkan usulan hak angket membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Sidang paripurna DPR pembukaan masa persidangan V, Rabu, 8 Mei 2019. Dalam paripurna ini fraksi PKS dan Gerindra menggulirkan usulan hak angket membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap pembentukan panitia khusus DPR untuk Pemilu 2019 tidak diperlukan. Alasannya, pemilu dianggap sudah berjalan dengan baik.

    Baca: Pengamat Menilai Pansus Kecurangan Pemilu Tak Relevan Dibentuk

    "Ya kalau kami menilai sih tidak perlu. Pemilu sudah berjalan dengan baik, semua prosesnya dari bawah sampai ke atas sebenarnya prosesnya sudah berjalan sangat baik," kata komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis malam, 9 Mei 2019.

    Menurut dia, bila ada masyarakat yang merasa keberatan dengan proses pemilu atau penghitungan suara, hal itu dapat diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada. Dalam hal proses, maka mekanisme bisa dilakukan ke Bawaslu, sementara terkait hasil bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

    Terkait dengan adanya kesalahan input data C1 dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Evi menyatakan pihaknya langsung melakukan koreksi di tingkat kecamatan.

    Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan pembentukan pansus kecurangan pemilu untuk menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai banyak menimbulkan permasalahan.

    "Fraksi PKS memandang perlu adanya Hak Angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu 2019," kata anggota FPKS Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Dia mengatakan FPKS memandang Pemilu yang baru saja berlangsung meninggalkan duka cita nasional karena ada 554 jiwa yang wafat dan 788 sakit, berasal dari unsur KPPS, pengawas pemilu dan Polri.

    Di sisi lain menurut Ledia, masyarakat dihadapkan kesalahan input data di KPU yang harus diselidiki apakah itu sengaja atau tidak, sehingga perlu sanksi tegas bagi para pelakunya.

    Baca: PKS dan Gerindra Gulirkan Pansus Kecurangan Pemilu 2019

    "Kami melihat banyak masalah dalam Pemilu 2019, baik dalam penyelenggaraan Pemilu seperti kesalahan hitung dan banyak korban yang menunjukkan harus diawasi DPR melalui pembentukan Pansus Pemilu," ujar Ledia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.