Pengembalian Uang Lukman Hakim Saifuddin Dilaporkan Sebagai Honor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,penuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Menteri Agama, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI, Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,penuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Menteri Agama, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI, Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menginformasikan bahwa pengembalian uang Rp 10 juta yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dilaporkan sebagai honor tambahan.

    Baca juga: Kasus Romi, Menag Lukman Hakim Saifuddin Penuhi Panggilan KPK

    Adapun penerimaan uang Rp 10 juta tersebut diketahui berasal dari Haris Hasanuddin. Duit tersebut diduga sebagai kompensasi karena terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

    "Di laporan gratifikasi yang disampaikan staf Menag, ditulis penerimaan Rp 10 juta itu merupakan honor tambahan," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

    Soal uang Rp 10 juta ini terungkap dalam sidang praperadilan tersangka dagang jabatan di Kementerian Agama. Jaksa KPK menyebut ada uang Rp 10 juta yang diberikan Haris kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

    Lukman Hakim setelah diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut, mengaku telah mengembalikan uang itu ke KPK. Febri Diansyah menyebut uang itu diserahkan Lukman seminggu setelah kasus ini terbongkar.

    Oleh karena itu, KPK belum dapat menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan status gratifikasi terkait pengembalian uang oleh Lukman Hakim Saifuddin.

    "Kalau pelaporan gratifikasi dilakukan setelah proses hukum terjadi apalagi setelah OTT, maka belum bisa ditindaklanjuti laporan tersebut," kata Febri.

    Menurut dia, ada suatu prinsip yang paling mendasar dalam pelaporan gratifikasi, yakni pertama tidak boleh ada "meeting of mind" atau hal-hal yang bersifat transaksional.

    Baca juga: KPK akan Klarifikasi Menteri Agama Soal Sumber Duit di Laci

    "Ini untuk menghindari ada orang yang kena OTT kemudian besoknya baru melapor seolah-olah itu gratifikasi dan itu sudah banyak contoh dan ditolak juga sampai di pengadilan," ungkap Febri.

    Kedua, lanjut dia, pelaporan gratifikasi harus dilakukan jika sejak awal mengetahui bahwa itu bukan penerimaan yang sah.

    "Pelaporan gratifikasi itu dilakukan bukan setelah ketahuan. Sejak awal begitu menduga itu bukan penerimaan yang sah, maka harus langsung dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja maksimal, itu batas waktu maksimalnya," ujar Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?