Pimpin Rapim, Menpora Tegaskan Perencanaan Matang dan Efisiensi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpora Imam Nahrawi memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) tentang Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di Jakarta pada Rabu, Mei 2019. (Dok. Kemenpora)

    Menpora Imam Nahrawi memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) tentang Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di Jakarta pada Rabu, Mei 2019. (Dok. Kemenpora)

    INFO NASIONAL – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan arahan dalam rapat pimpinan (Rapim) tentang rencana kerja (Renja) dan rencana kerja pemerintah (RKP) di ruang rapat lantai 10 Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu sore, 8 Mei 2019. Rapim yang diikuti Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, para deputi, serta pejabat eselon I dan II merencanakan berbagai agenda kegiatan sehubungan pagu indikatif 2020.

    Dalam pembukaannya, Menteri Imam menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa menyikapi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 akan mengarah pada dua poin penting. Pertama, penekanan pada money follow program. Kedua, konsentrasi semua program akan mengarah pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Implikasi dari keduanya adalah penurunan pagu anggaran dan pemangkasan anggaran sehingga semua perlu dirumuskan dengan baik.

    "Ini rapat perdana, ada energi positif, semua harus direncanakan dengan matang dan terus diperjuangkan agar misi besar memajukan kepemudaan dan keolahragaan Tanah Air membuahkan hasil maksimal," kata Imam. 

    Di sisi lain, harus terus dievaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah berjalan, mana yang layak diteruskan dan mana yang perlu dihentikan. "Silakan ditindaklanjuti para deputi dengan Karoren. Kegiatan yang berjalan baik dan menjadi prioritas silakan dilanjutkan, yang tidak layak silakan dihentikan, ganti dengan program yang berdampak luas," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.