PKS Anggap Pasal Makar untuk Tudingan Pemilu Curang Berlebihan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat memberi ceramah dalam acara pengajian bulanan di Aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, 12 April 2019.

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat memberi ceramah dalam acara pengajian bulanan di Aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, 12 April 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian yang mengaitkan tuduhan pemilihan umum curang dengan pasal makar tidaklah tepat. Hidayat mengatakan, demokrasi memberikan ruang untuk kritik dan informasi, serta klarifikasi.

    Baca: Kivlan Zen Dilaporkan ke Polisi dengan Tuduhan Makar

    "Kalau itu dikaitkan dengan tuduhan makar, ya, saya kira juga berlebihan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Hidayat menilai lembaga penyelenggara pemilu sudah memberikan respons terhadap kritik-kritik publik terkait dugaan kekeliruan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Dia berpendapat Kapolri lebih baik mengajak semua pihak menaati hukum dan tak menakut-nakuti dengan tuduhan makar.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga berujar bahwa penerapan pasal makar bukanlah persoalan sederhana. Makar, ujarnya, terkait dengan gerakan massal untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Hanya mengkritisi masalah pemilu, dan memang banyak masalah, kalau dituduh makar menurut saya berlebihan," ujarnya.

    Tito Karnavian sebelumnya menyinggung soal pidana makar saat ditanya soal aksi people power yang digaungkan sejumlah pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Seruan people power digaungkan lantaran kubu Prabowo menilai adanya kecurangan dalam pemilu.

    Tito mengatakan akan mengenakan pasal pidana apabila aksi people power itu melanggar aturan, apalagi mengarah pada penggulingan kekuasaan yang sah.

    Baca: Ini Sebab Eggi Sudjana Diperiksa Sampai 13 Jam

    "Kalau ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP (pasal makar) jelas," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.