Menhan: Saya Tidak Suka People Power, Itu Merusak Bangsa

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat mengunjungi Markas Korps Marinir TNI AL di Cilandak, Jakarta. (dok Kemenhan)

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat mengunjungi Markas Korps Marinir TNI AL di Cilandak, Jakarta. (dok Kemenhan)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak menyukai konsep people power yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ia menilai gerakan itu dapat membawa dampak buruk bagi Indonesia.

    Baca: Menteri Pertahanan Minta Jangan Maksa-maksa soal People Power

    "People power itu merusak bangsa ini. Saya menteri pertahanan bangsa Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya bangsa ini terkoyak-koyak. Saya tidak suka itu," kata Ryamizard, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019.

    Wacana people power muncul pasca pemilihan presiden 2019. Salah satu pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, menyuarakan gerakan people power, untuk memprotes Komisi Pemilihan Umum, yang mereka nilai telah berbuat curang.

    Ryamizard mengatakan jika memang ada kekecewaan terhadap hasil pemilu atau terhadap penyelenggaraan pemilu, seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur hukum. "Kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum," kata dia.

    Ryamizard mengatakan saat ini belum menerima laporan apapun mengenai pergerakan masyarakat untuk melakukan people power. Ia pun menyebut tak mendapat indikasi bahwa gerakan ini mengarah ke aksi makar.

    Baca: Kapolri Tito Sebut People Power Tanpa Aturan Sama Dengan Makar

    Namun ia menegaskan siap mengambil tindakan keras, jika memang aksi ini berakhir makar.

    "Mudah-mudahan tidak ada, kalau people power dipaksakan, ya, itu makar. Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," kata Ryamizard.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.