Bachtiar Nasir Tak Datang Dipemeriksaan Pertama Sebagai Tersangka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 6.2_NAS_BachtiarNasir

    6.2_NAS_BachtiarNasir

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir mangkir dari pemeriksaan perdana setelah berstatus tersangka di Markas Besar Polri pada Rabu, 8 Mei 2019.

    Baca: Pemanggilan Bachtiar Nasir, 4 Hal Seputar Dugaan Pencucian Uang

    Menurut kuasa hukum Bachtiar, Nasrulloh Nasution, kliennya tak bisa hadir karena telah memiliki jadwal yang lain. "Jadi kami selaku kuasa hukum menyampaikan penundaan terhadap Bachtiar Nasir," kata Nasrulloh melalui video beredar, pada Rabu, 8 Mei 2019.
     
    Senada dengan Nasrulloh, kuasa hukum Bachtiar lainnya, Azis Yanuar juga mengatakan kliennya diperkirakan absen pada pemeriksaan hari ini. Hanya saja ia tak menyebutkan alasan ketidakhadiran Bachtiar. "Iya rencananya begitu (tidak hadir)," kata Azis.
     
    Bachtiar dijadwalkan oleh penyidik Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan hari ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang. Ia diduga menggunakan uang Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya.
     
    Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan pihaknya belum menerima konfirmasi ketidakhadiran Bachtiar. "Belum ada konfirmasi dari pengacaranya sampai saat ini. Tapi kami rencakan minggu depan panggilan keduanya," ujar Dedi.
     
    Perkara ini pertama kali mencuat pada awal Februari 2017. Saat itu, polisi menemukan adanya dugaan aliran dana dari Yayasan Keadilan ke sebuah organisasi bernama Indonesian Humanitarian Relief (IHR). Duit dari IHR ini kemudian mengalir ke kelompok Jaysh Al Islam, faksi terbesar pemberontak bersenjata di dekat Damaskus, Suriah. Bahctiar disebut-sebut sebagai pimpinan IHR.
     
    Dana yang terkumpul di YKUS itu mencapai Rp 3,8 miliar, yang berasal dari sekitar 4.000 donatur. Sumbangan ini akan digunakan untuk membiayai aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2017. Dua aksi ini berisi desakan agar Basuki Tjahaja Purnama—saat itu Gubenur DKI Jakarta—dipenjara karena menista agama. Dalam perkara penistaan agama ini, Basuki bebas setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara.
     
    Sumbangan tersebut juga akan digunakan untuk membantu korban gempa di Pidie Jaya, Aceh, serta banjir di Nusa Tenggara Barat. Polisi mendapat informasi dugaan penyalahgunaan dana yayasan ini berawal dari penelusuran akun Facebook atas nama Moch Zain, yang mengunggah informasi bahwa yayasan milik Bachtiar mengirim logistik ke kelompok teror di Suriah.
     
     
    Sebelum Bachtiar Nasir, polisi lebih dulu menetapkan Adnin Armas, Ketua YKUS; dan Islahudin Akbar, mantan pegawai Bank BNI Syariah yang juga karib Bachtiar, sebagai tersangka. Adnin disangka pasal dalam Undang-Undang Yayasan dan Islahuddin disangka dengan Undang-Undang Perbankan.
     
    Catatan redaksi: Berita ini telah diedit pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 10.00 WIB karena ada keterangan tambahan dari BNI Syariah bahwa Islahudin Akbar sudah bukan karyawan di sana sejak 27 Agustus 2017.
     
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.