Kasus Romi, Menag Lukman Hakim Saifuddin Penuhi Panggilan KPK

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di Gedung KPK, Jakarta, 8 Mei 2019, untuk diperiksa dalam kasus suap mantan ketua umum PPP, Romahurmuziy. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di Gedung KPK, Jakarta, 8 Mei 2019, untuk diperiksa dalam kasus suap mantan ketua umum PPP, Romahurmuziy. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari ini, Rabu, 8 Mei 2019, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy atau Romy. Lukman tiba di gedung komisi antirasuah sekitar pukul 09.50 WIB.

    Tidak banyak yang disampaikan Lukman Hakim Saifuddin saat ia dicecar sejumlah pertanyaan oleh media. "Saya memenuhi undangan KPK yang ingin meminta keterangan saya sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani," kata dia.

    Menteri Lukman Hakim juga enggan membeberkan apa yang bakal ia sampaikan kepada penyidik. "Secara etis saya tidak pada tempatnya menyampaikan (materi perkara) di sini sebelum saya menyampaikan secara resmi di hadapan penyidik.”

    Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Romahurmuzy (Romi) sebagai tersangka. KPK menyangka Romy menerima suap Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Suap diduga diberikan untuk mempengaruhi penunjukan keduanya sebagai pejabat Kemenag.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin. Dari penggeledahan itu KPK menyita duit Rp 180 juta dan US$ 30 ribu. KPK menduga uang itu masih berhubungan dengan kasus yang menyeret Romahurmuziy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.