Selain dokumen di atas, ormas juga harus melampirkan formulir isian data ormas, surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik, serta surat hak cipta lambang serta atribut Ormas. Ormas yang bergerak di bidang agama, juga mesti mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama.
Lembaga administrasi di tingkat kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.
Bila dokumen permohonan pendaftaran itu dianggap lengkap, maka petugas administrasi akan melakukan pencatatan dalam formulir keabsahan dokumen pendaftaran untuk selanjutnya diserahkan ke Mendagri.
Simak pula :
Izin Ormas FPI di Kementerian Dalam Negeri Berakhir Bulan Depan
Setelah itu dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi kementerian, Mendagri bakal memberikan keputusan menerbitkan atau menolak menerbitkan SKT.
Dalam hal permohonan pendaftaran diterima, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri akan menerbitkan SKT.
Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. Dalam penerbitan SKT atau penolakan permohonan pendaftaran, menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan bidang Ormas.
