KontraS Desak Wiranto Urungkan Rencana Tim Pengkaji Ucapan Tokoh

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membatalkan pembentukan tim bantuan hukum Kemenko Polhukam yang  bertugas mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang disinyalir mengancam keamanan negara.

“Kami mendesak Menkopolhukam menghentikan rencana pembentukan tim yang dimaksud, dan upaya mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada pelanggaran HAM, mencederai demokrasi, termasuk kebebasan pers,” Koordinator KontraS, Yati Andriyani lewat keterangan tertulis pada Selasa, 7 Mei 2019.

Baca : Wiranto Menolak Disebut Kembali ke Orde Baru, Ini Alasannya

Sebelumnya, Wiranto yang menyatakan lamgsung akan membentuk tim tersebut. Tim ini dinilai diperlukan karena banyaknya ujaran kebencian, ujaran mengandung radikalisme, pornografi, hasutan-hasutan dan sebagainya yang diungkapkan tokoh tertentu tersebar di media sosial. Terutama, dalam momentum pemilu 2019 ini.

Yati menilai, kekhawatiran atau kepanikan pemerintah atau kelompok manapun atas dinamika dan situasi politik yang muncul pasca Pemilu tetap harus direspon secara proporsional, terukur dan akuntabel, diantaranya dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi dinamika politik, ujar dia, tidak boleh mencederai nilai – nilai demokrasi dan HAM yang menjamin hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul.

“Ancaman terhadap pers, pengawasan terhadap tokoh dan warga masyarakat lainnya yang tidak jelas parameternya dan akuntabilitasnya hanya akan memundurkan demokrasi. Sementara aturan negara yang lainnya seperti UU ITE telah cukup ampuh merenggut kebebasan  kebebasan berekpresi warga negara,” ujar Yati.

Selain itu, ujar Yati, wacana pembentukan tim ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang ada. “Hal ini juga menunjukan lemahnya koordinasi antar lembaga negara mengingat solusi yang ditawarkan dalam menghadapi dinamika politik dan situasi sosial dengan membentuk tim juga berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga penegakan hukum dan pengawasan yang ada,” ujar dia.

Simak pula :
Wiranto Ralat Pernyataan: Bukan Bikin Tim Hukum Nasional, tapi Tim Bantuan Hukum

Merujuk pada hal-hal di atas, selain mendesak Menkopolhukam menghentikan rencana pembentukan tim yang dimaksud, KontraS juga mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan setiap langkah dan keputusan yang dilalukan oleh jajaran kementerian di kabinetnya ada di bawah pengetahuan, pemahaman dan kontrol-nya.

Termasuk memastikan langkah yang diambil tidak mencederai nilai – nilai demokrasi dan hak asasi manusia. “Pemerintah, penegak hukum harus mampu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika politik yang muncul pasca Pemilu,” ujar Yati terkait wacana pembentukan tim khusus oleh Wiranto tersebut.






KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

2 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

2 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

2 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

3 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

4 hari lalu

KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

KontraS mencium ada aroma kuat impunitas terhadap pelanggar HAM berat dalam penerbitan Keppres Pembentukan Tim PPHAM.


Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

16 hari lalu

Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

Munir adalah koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998.


18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

19 hari lalu

18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

Munir aktivis HAM dibunuh dengan racun arsenik saat perjalanannya ke Belanda 7 September 2004. Kini sudah 18 tahun lamanya, dalang tak juga ditemukan


Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

19 hari lalu

Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain kasus Munir, terdapat segudang kasus pelanggaran HAM berat lainnya dalam catatan kelam sejarah Indonesia. Berikut daftarnya.


Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

24 hari lalu

Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

Tito Karnavian, dinilai mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).


Masyarakat Sipil Beberkan Kondisi HAM di Indonesia ke PBB

25 hari lalu

Masyarakat Sipil Beberkan Kondisi HAM di Indonesia ke PBB

Fatia Maulidiyanti dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki aturan lengkap tentang perlindungan pembela HAM.