Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat Kerja Komite I DPD: Pemerintah dan TNI/Polri Tidak Intervensi Pemilu

image-gnews
Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Mei 2019.
Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Mei 2019.
Iklan

INFO NASIONAL -- Hasil Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pemerintah di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR/DPD, Selasa, 7 Mei 2019 sepakat jika pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah berlangsung dengan lancar, aman, tertib dan damai. Lantaran proses perhitungan suara masih berlangsung, DPD juga dengan tegas mendukung penuh TNI/Polri untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan menggunakan kewenangannya mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan ancaman dan ketertiban yang mengancam pemilu dan stabilitas keamanan.  

Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 yaitu Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, serta anggota Komite I DPD RI.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang usai rapat kerja mengatakan Pemilu 2019 adalah pemilu luar biasa yang sangat besar dan baru pertama kali digelar dunia. Dalam demokrasi Indonesia yang baru berusia 21 tahun ini, ke depan pemerintah harus menyiapkan pemilu yang semakin baik.  

“Dalam proses inilah kita harus memfinalisasi ke depan jangan sampai kita setiap tahun mengubah undang-undang. Namun tugas pelaksana pemilu yang akan datang harus memberikan kenyamanan bagi semua pemilih. Saya atas nama DPD mengatakan bahwa pemilu 2019 tertib aman, lancar dan damai,” kata Oesman.

Oesman berharap tidak ada lagi orang-orang yang mencoba melakukan kebohongan. Sebab, sebagaimana ditegaskan pemerintah dan pihak keamanan bahwa mereka tidak pernah melakukan intervensi. “Kita harus percaya pada keamanan yang telah teruji mengamankan bangsa,” tutur Oesman Sapta.

Senada dengan itu, Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan pemilu serentak.  Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar pemerintah,  DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme  yang diatur oleh undang-undang.

“Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” ucap Benny.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di dalam ruang rapat Tjahjo Kumolo menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin tanpa intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu incipun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” kata Tjahjo.

Tito juga sependapat jika dalam pemilihan umum dengan partisipasi pemilih tertinggi hingga 81 persen ini tidak diintervensi kepolisian. Dia menyontohkan bagaimana proses perhitungan di real count itu dilakukan secara terbuka, tidak hanya disaksikan pengawas partai ataupun saksi, TNI dan Polri bahkan masyarakat boleh melihat proses itu.

“Di era keterbukaan siapapun boleh melihat, boleh foto, terbuka dan transparan,” kata Tito yang mengatakan bahwa setiap real count dari tingkat kecamatan hingga pusat didampingi TNI/Polri dan diekspose media dan meninggalkan jejak digital.

Senada dengan itu, Hadi mengatakan jika TNI juga menjaga netralitas. Hadi memprediksi, karena ketidakpuasan dan keberatan pada hasil pemilu akan menimbulkan aksi unjuk rasa dan penyerangan. Dia memprediksi akan banyak penyebaran berita hoax dan ada aktor-aktor yang sengaja mempolarisasi primordial, identitas dan kesukuan yang bisa menjadi eskalasi massa apalagi masyarakat Indonesia mudah terprovokasi.

“Yang jika tidak dikendalikan bisa mengganggu situasi keamanan,” kata Hadi. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

8 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

41 hari lalu

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

42 hari lalu

Komedian Alfiansyah alias Komeng memberikan keterangan pers saat pendaftaran Bakal Calon anggota DPD RI dari Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 13 Mei 2023. Komeng menjadi salah satu dari 55 bakal calon yang bakal mengikuti proses verikasi menjadi calon tetap anggota DPD oleh KPU Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?


5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

Anggota DPD RI Sylviana Murni. Foto: Istimewa
5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.


Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunjukkan data digital kepada wartawan saat keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.


Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.


Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad,
Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.


Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

24 Maret 2023

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.


Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

14 Maret 2023

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

Petugas Penyuluh Lapangan dapat mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.


Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

11 Maret 2023

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin.
Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

Penanganan yang cepat demi menjaga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target APBN.