Pujon Kidul Sukses Kelola Dana Desa dan Tingkatkan PADes

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko mengatakan, BUMDes yang ia kelola tersebut telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp1,3 Miliar pada tahun 2018. (dok Kemendesa PDTT)

    Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko mengatakan, BUMDes yang ia kelola tersebut telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp1,3 Miliar pada tahun 2018. (dok Kemendesa PDTT)

    INFO BISNIS– Keberhasilan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, mengelola dana desa mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan. Dana desa yang digunakan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya.

    Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko mengatakan BUMDes yang ia kelola tersebut berhasil meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) hingga lebih Rp 1,3 miliar pada 2018. Padahal, sebelumnya, PADes Pujon Kidul hanya berkisar Rp 30 sampai dengan Rp 40 juta per tahun. Tahun ini, ia meyakini mampu meraih PADes hingga Rp 2,5 miliar. 

    “Pada 2011, saat saya baru menjadi Kepala Desa, PADes kita hanya berkisar antara Rp 20—30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa. Kita mendirikan BUMDes, kita manfaatkan potensi, kita gerakan seluruh masyarakat. Pada 2017, PADes kita meningkat menjadi Rp162 juta, 2018 Rp 1 miliar lebih, langsung melonjak drastis,” ujarnya.

    Desa wisata Pujon Kidul memiliki ragam wahana menarik dengan nuansa asri perdesaan seperti kafe sawah, panen hasil pertanian, memerah susu sapi, kolam renang untuk anak-anak, off road, serta wisata berkuda. Tak hanya itu, Desa wisata ini memiliki banyak spot selfie yang sangat menarik. Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya, rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat libur.

    “Luas Desa Pujon Kidul 330 hektare. Tanaman masyarakat kita jadikan wisata petik apel, wisata petik sayur, sehingga hasil pertanian warga juga menjadi mahal harganya. Di desa ini, juga banyak yang berprofesi sebagai peternak (sapi perah). Kita ingin ada nilai tambah untuk peternak ini, kemudian kita ingin meningkatkan derajat petani dan peternak. Ketika orang kota datang ke peternak untuk memerah sapi, masyarakat desa bangga karena anak kota belajar dengan masyarakat desa,” ucapnya.

    Udi mengatakan prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurut dia, prinsip utamanya adalah bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak berdirinya desa wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan seperti home stay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

    “Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Namun bagaimana BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” tuturnya.

    Ia mengatakan keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait dengan kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp 21 miliar. Kebutuhan tersebut menuntut desa memiliki PADes yang tinggi sehingga tak hanya mengandalkan dana desa. Berangkat dari permasalahan tersebut dalam forum musyawarah desa, perangkat desa bersama masyarakat sepakat mendirikan BUMDes.

    “Dampak dana desa sangat signifikan. Pada 2014, kita mapping, kita lakukan pemetaan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat sehingga kita hitung kebutuhannya. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhannya Rp 21 miliar. Proses itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir. Kalau hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun. Akhirnya kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan PADes, caranya ya hanya melalui BUMDes,” ucapnya. (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.