KPK Perpanjang Pencegahan Lima Orang Tersangkut Korupsi Waskita

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK memperpanjang masa pencegahan bepergian ke luar negeri untuk lima orang yang tersangkut korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. "Perpanjangan pelarangan ke luar negeri dilakukan untuk 6 bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019,"  kata juru bicara KPK RI Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

    Kelima orang itu adalah Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fathor Raachman yang juga tersangka kasus itu, GM Keuangan dan Resiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Yuli Ariandi Siregar, Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk. Jarot Subana, Wakil Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fakih Usman, dan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio.

    Baca: Dua Petinggi PT Waskita Karya Diduga Korupsi ...

    Sejauh ini, KPK baru mengumumkan penetapan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.

    Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan disangka menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

    Sebagian dari pekerjaan proyek itu diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.
    Diduga empat perusahaan itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak namun dibayar oleh PT Waskita Karya.

    Selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

    Baca: KPK Tetapkan Dua Pejabat PT Waskita Karya ...

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya kerugian negara setidaknya sebesar Rp 186 miliar akibat praktik korupsi di PT Waskita Karya ini.

    Empat perusahaan subkontraktor mendapat 14 "pekerjaan fiktif" itu dari proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

    Juga pekerjaan fiktif dari proyek jalan layang Tubagus Angke, Jakarta, jalan layang Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.