Kata Partai Oposisi Soal Wacana Rombak Kabinet Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi bersama Ketua Pelaksana Piala Presiden Berlinton Siahaan membagikan bola bertandatangan Presiden Joko Widodo ke suporter pada pembukaan Piala Presiden 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, 16 Januari 2018. Ajang turnamen Piala Presiden yang diikuti 20 klub sepakbola Indonesia ini berlangsung hingga 17 Februari 2018. ANTARA/M Agung Rajasa

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi bersama Ketua Pelaksana Piala Presiden Berlinton Siahaan membagikan bola bertandatangan Presiden Joko Widodo ke suporter pada pembukaan Piala Presiden 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, 16 Januari 2018. Ajang turnamen Piala Presiden yang diikuti 20 klub sepakbola Indonesia ini berlangsung hingga 17 Februari 2018. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo tak terbelenggu ikatan politik apalagi pertemanan dalam rencana merombak kabinet yang ramai dibicarakan belakangan ini. Menurut Mardani, sudah menjadi tugas Jokowi untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menteri, baik menyangkut kapasitas maupun integritasnya.

    "Amanah presiden itu berat dan mahal. Lakukan yang terbaik untuk rakyat, dan jangan terbelenggu oleh ikatan politik apalagi pertemanan," kata Mardani ketika dihubungi, Selasa, 7 Mei 2019.

    Baca: Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai untuk Kabinet Baru

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay, menolak berkomentar banyak tentang perombakan kabinet. Dia tak ingin ikut campur dan menyebutnya sebagai hak presiden. "Silakan saja dilakukan sesuai yang diagendakan."

    Isu perombakan kabinet menguat setelah tiga menteri di kabinet Jokowi disebut-sebut tersangkut perkara korupsi. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

    Imam terseret dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Imam diduga menerima duit suap Rp 1,5 miliar dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy. Imam membantah hal ini dan mengaku siap diperiksa KPK.

    Lukman Hakim terseret perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama. Keterlibatan Lukman mengemuka setelah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy ditangkap.

    Setelah menangkap Romy, sapaan Romahurmuziy, KPK memeriksa ruang kerja Lukman dan menyita uang Rp 180 juta dan US$ 30 ribu. KPK menduga uang itu terkait dengan kasus ini, namun Lukman membantah dan menyebut duit itu uang honor.

    Baca: Jokowi Buka Peluang Merombak Kabinet

    Adapun Enggar disebut-sebut politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso, tersangka suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia. Kepada penyidik KPK, Bowo mengaku juga mendapatkan uang sebesar Rp 2 miliar dari Enggar.

    Bowo menyebut uang itu diberikan agar dia “mengamankan” Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017. Saat itu Bowo pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara. Enggar memberikan pernyataan kepada tim Majalah Tempo, tetapi meminta ucapannya tak dikutip.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi juga dikabarkan bakal merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri lebih awal sehingga kabinet bisa langsung bekerja selepas pelantikan presiden pada Oktober nanti. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak membantah atau membenarkan kabar itu. "Bisa saja seperti itu, bisa saja tidak," kata Jokowi dalam wawancara dengan Tempo pekan lalu. Jokowi hanya memastikan akan mengubah kabinetnya sesuai rencana kerja periode kedua.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.