Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

8 Poin Prabowo saat Bertemu Media Asing, Bicara Kecurangan Pemilu

Reporter

image-gnews
Capres cawapres no urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Salahudin Uno berbincang sebelum melaksanakan ibadah salat jumat pada kunjungannya ke Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Jumat 3 Mei 2019. Kunjungan capres dan cawapres nomor urut 02 ke provinsi Aceh pascapemilu 2019 sebagai ungkapan terimakasih kepada masyarakat Aceh yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan persentase sementara hingga 91 persen. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Capres cawapres no urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Salahudin Uno berbincang sebelum melaksanakan ibadah salat jumat pada kunjungannya ke Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Jumat 3 Mei 2019. Kunjungan capres dan cawapres nomor urut 02 ke provinsi Aceh pascapemilu 2019 sebagai ungkapan terimakasih kepada masyarakat Aceh yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan persentase sementara hingga 91 persen. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tim suksesnya menyampaikan delapan poin saat menggelar pertemuan dengan media asing di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Senin sore, 6 Mei 2019. Delapan poin itu berisi daftar panjang tuduhan kecurangan pemilu terhadap Komisi Pemilihan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku calon presiden inkumben.

Ekonom senior Rizal Ramli mengirimkan delapan poin itu dalam bahasa Inggris kepada Tempo, Selasa dini hari, 7 Mei 2019. Poin pertama, Prabowo mengatakan bahwa kecurangan pemilu merupakan penghinaan terbesar bagi demokrasi suatu negara.

Baca: Prabowo Gelar Pertemuan dengan Media Asing

"Begitu fakta terungkap, seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan lewat pemilihan yang curang, dianggap tidak sah oleh rakyat dan karenanya kehilangan kemampuannya untuk memerintah secara efektif," bunyi penggalan poin pertama Prabowo.

Poin kedua, menyampaikan tuduhan kecurangan pemilu adalah langkah yang serius dan tidak boleh dianggap enteng hanya berdasarkan kecurigaan saja oleh pihak yang kalah. "Itu harus didasarkan pada fakta-fakta," bunyi poin kedua dalam pertemuan itu.

Poin ketiga, Prabowo mengklaim bahwa dirinya bisa menyajikan fakta seperti yang disebutkan di atas. "Kami di sini untuk mengungkapkan kepada Anda bagaimana kami berhasil mengumpulkan bukti yang terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu dengan niat jahat memang terjadi dalam pemilu 2019," bunyi poin ketiga Prabowo di hadapan media asing yang diundangnya.

Poin keempat, Prabowo menyebut bukti utama kubunya didasarkan pada penggunaan instrumen sederhana, yakni smartphone. Pengamat pemilu dari seluruh negeri dan relawan, ujar dia, telah  mengambil foto penghitungan suara yang direkam di masing-masing dari sekitar 800.000 tempat pemungutan suara atau TPS.

Dengan menggunakan foto-foto itu, kubu 02 sejauh ini telah mengaudit hasilnya di 477.000 TPS. "Dan kami telah mengungkap 73.715 kasus data ringkasan C1 yang salah dimasukkan ke dalam Situng yang merupakan 15,4 persen dari total yang diaudit hingga saat ini," ujar Prabowo.

Poin kelima, Prabowo menuding ada upaya sistemik oleh pemerintahan Jokowi untuk merusak dan memanipulasi sistem pemilu. Diantaranya, ujar dia, dengan tidak mengundang pemantau internasional yang kredibel, seperti Carter Center dan
tidak mendukung IT KPU dengan sistem keamanan yang memadai sehingga dinilai rentan terhadap penipuan siber, serta banyak hal lainnya yang dituduhkan Prabowo kepada pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Poin keenam, Prabowo menilai pilpres 2019 begitu rumit karena diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif. "Mengapa itu dirancang seperti ini oleh pemerintahan Jokowi dan untuk tujuan apa? Pemilihan sebelumnya tidak begitu rumit," ujar dia.

Poin ketujuh, Prabowo mempertanyakan peristiwa kematian hampir 500 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemilihan. "Tragedi ini lebih besar daripada kecelakaan Boeing 737 Max. Kami berharap pemerintah melakukan penyelidikan serius terhadap masalah ini," ujar dia.

Poin terakhir, Prabowo menyebut dirinya dan tim akan terus mengumpulkan bukti kecurangan pemilu seperti yang mereka sebutkan. "Kita seharusnya tidak melihat cerita ini berakhir pada tanggal 22 Mei. Kita harus menyampaikan kasus ini kepada publik secara transparan dan membiarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan," ujar Prabowo di akhir kalimatnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo memang gencar menyebut ada kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berang terhadap tuduhan tersebut. Musababnya, ujar Wiranto, pemilu di Indonesia mendapat pujian dari berbagai pimpinan negara di dunia.

"Kok kita sendiri malah menuduh bahwa pemilu itu adanya kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah brutal lagi. Itu tidak benar. Saya katakan kita benar," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta pada Senin, 6 Mei 2019.

Simak: Wiranto Bantah Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu juga meminta pihak-pihak yang menuduh demikian melapor sesuai  mekanisme hukum yang ada. “Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019. 

Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka. Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

3 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

10 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Bareskrim Ungkap 17 Kasus Penyimpangan BBM, Pertalite Diberi Pewarna Mirip Pertamax

10 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Bareskrim Ungkap 17 Kasus Penyimpangan BBM, Pertalite Diberi Pewarna Mirip Pertamax

Bareskrim Polri mengungkap 17 kasus penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah sejak Januari-Maret 2024


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

20 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

22 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

1 hari lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.