Gubernur Jabar: Harus Ada Solusi Atasi Macet Jelang Mudik Lebaran

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar Rapat Pimpinan membahas isu mudik Lebaran 2019 di Gedung Sate, Bandung, Senin, 6 Mei 2019. (dok Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar Rapat Pimpinan membahas isu mudik Lebaran 2019 di Gedung Sate, Bandung, Senin, 6 Mei 2019. (dok Pemprov Jabar)

    INFO JABAR– Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar rapat pimpinan membahas isu mudik lebaran 2019 di Gedung Sate, Bandung, Senin, 6 Mei 2019. Permasalahan mudik seperti  kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta  layanan mudik gratis dibahas dalam rapat tersebut.

    Kemacetan yang mungkin timbul di zona Bekasi -Cikampek, Jawa Barat, mendapat perhatian dalam rapat yang antara lain dihadiri Wakil Gubernur, UU Ruzhanul Ulum, Sekretaris Daerah, Iwa Karniwa,  dana para kepala perangkat daerah itu.

    Di zona tersebut saat ini sedang ada pengerjaan tiga proyek besar yakni proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung, Light Rail Transit (LRT), dan Jalan Tol Layang (Elevated). "Besok Pak Menteri Perhubungan kemungkinan ke Bandung rapat membahas masalah arus mudik," ujar Ridwan Kamil.

    Emil, sapaan akrab gubernur, menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi  agar masalah kemacetan arus mudik  tidak terulang lagi. Ia minta kemacetan di gerbang pembayaran tol diantisipasi.

    Gubernur juga menyoroti tingkat kerawanan kecelakaan di Tol Cipali. Jalan yang lurus serta  permukaan aspal yang bergelombang, menurut dia, menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. "Sehingga kalau orang ngantuk, atau sudah kelamaan, dan lain sebagainya, ya rawan. Maka akan kita antisipasi. Juga mengenai rest area yang belum mencukupi, nanti akan kita atur," katanya.

    Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan swasta  untuk mengadakan program mudik gratis. Emil memprediksi seara umum arus  mudik di Jabar tahun ini  lebih lancar karena Tol Trans - Jawa Utara sudah beroperasi. Namun tetap saja ada beberapa daerah rawan macet yang perlu perhatian.

    "Mulai dari jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, hingga Jalur Gentong, dan beberapa titik langganan macet, akan kita berikan perhatian," ujar dia.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.