Wiranto Ajak Debat yang Bilang 70 Persen TNI Bisa Dipengaruhi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut dirinya mendengar isu yang menyebutkan bahwa 70 persen Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum dalam pemilu serentak 2019. Wiranto tak terima akan isu-isu tidak benar tersebut.

    Baca juga: Wiranto: Media yang Bantu Langgar Hukum, Kalau Perlu Kami Tutup

    "Kalau ada pihak tertentu yang ingin memecah belah antara tentara dan polisi, bahkan mengaku sudah mempunyai pengaruh terhadap 70 persen TNI, itu omong kosong. Tidak benar, suruh datang ke mari, debat-debatan dengan saya. Itu tidak benar," ujar Wiranto di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.

    Menurut Wiranto, ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengadu-domba antara polisi dan militer. "Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Seperti itu harus dibuktikan secara hukum, enggak bisa dibiarkan ngomong seenaknya," ujar Wiranto.

    Dia berharap masyarakat tak terpengaruh akan isu-isu tersebut. Sejauh ini, Wiranto menegaskan TNI-Polri solid mengawal pemilu dan tetap netral. "Aparat keamanan tetap solid, aparat keamanan akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia," ujar dia.

    Baca juga: Wiranto Meramal soal Kondisi Saat KPU Umumkan Hasil Resmi Pemilu

    Wiranto mengatakan, aparat akan tegas akan penyebar isu-isu tersebut. Tuduhan tanpa bukti, ujar dia, tidak bisa dibiarkan. Pada bulan puasa ini, Wiranto berharap pihak-pihak itu bisa menahan diri. "Bagi pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fitnah, dan ujaran kebencian, untuk menghentikan kegiatannya," ujar Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.