Menko Puan: Pemerintah Akan Bentuk Komite Khusus Vokasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan sarung songket Donggala saat menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 3 Maret 2019. Jokowi menghadiri acara ini didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan sejumlah menteri lainnya. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan sarung songket Donggala saat menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 3 Maret 2019. Jokowi menghadiri acara ini didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan sejumlah menteri lainnya. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah ingin membentuk komite khusus vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini ia ungkapkan usai mengikuti rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini.

    Baca juga: Menperin: Vokasi Industri Jadi Landasan Reformasi Pendidikan SMK

    "Ke depannya akan ada satu badan yang kami lagi kaji, sudah dirapatkan, sudah didiskusikan, akan ada satu komite yang nantinya akan menangani semua hal terkait dengan vokasi. Bagaimana, di mana, dan siapa, ini yang akan kami matangkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.

    Puan menjelaskan pemerintah ingin pembangunan SDM tetap menjadi fokus pemerintahan presiden periode 2019-2024. "Diharapkan semua kementerian yang mempunyai hal-hal terkait dengan peningkatan SDM
    nantinya itu akan kami gabungkan," kata dia.

    Senada dengan Puan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Jokowi ingin pendidikan vokasi dilakukan secara masif oleh seluruh kementerian dan lembaga. Terlebih anggaran vokasi untuk 16 kementerian/lembaga mencapai Rp 11 triliun.

    "Kami fokus di vokasi karena ingin menyiapkan supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986-1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer," ujarnya.

    Baca juga: Vokasi Industri, 2.000 Guru SMK Dikirim Magang Tahun Ini

    Menurut Basuki, rapat siang tadi baru sebatas Jokowi ingin mengidentifikasi masalah terkait pendidikan vokasi di Indonesia. Pada kesimpulan rapat, kata dia, Jokowi memerintahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk membuat desain terkait pembentukan komite vokasi ini.

    "Seperti halnya ada Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, mungkin ada Komite Nasional Vokasi. Nah ini namanya apa nanti Menteri Bappenas yang nanti publikasi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.