KPK Panggil Ketua DPW PPP Jatim untuk Tersangka Romahurmuziy

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI (nonaktif) Romahurmuziy, menjalani pemeriksaan pasca menjalani pembantaran di Rumah Sakit Polri Soekanto selama sebulan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut pembantaran tersangka suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy, sejak Kamis, 2 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPR RI (nonaktif) Romahurmuziy, menjalani pemeriksaan pasca menjalani pembantaran di Rumah Sakit Polri Soekanto selama sebulan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut pembantaran tersangka suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy, sejak Kamis, 2 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur sekaligus anggota DPRD Jawa Timur, Musyaffa Noer untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag 2018-2019. Ia diperiksa untuk tersangka Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP.

    Baca: Pembantaran Dicabut, Romahurmuziy Kembali Masuk Tahanan KPK

    "Saksi Musyaffa Noer diperiksa untuk tersangka RMY (Romahurmuziy)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.

    Selain Musyaffa, KPK juga memanggil staf ahli Menteri Agama, Gugus Joko Waskito dalam perkara yang sama.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Romahurmuziy alias Romy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.

    KPK juga sudah menggeledah ruang Menang Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kementerian Agama. Dari penggeledahan itu, KPK menyita Rp 180 juta dan $US 30 ribu. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

    Dalam kasus ini, Rommy diduga menerima uang Rp 250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

    Pemberian selanjutnya sebesar Rp 50 juta berasal dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat, 16 Maret 2019.

    Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan TInggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke menteri agama karena ia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

    Baca: KPK Cecar Khofifah Soal Rekomendasinya untuk Haris Hasanuddin

    Namun Haris diduga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag sehingga pada 5 Maret 2019 Haris dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.