INFO NASIONAL -- Tanggal 2 Mei merupakan tanggal kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, yang diperingati oleh seluruh insan pendidikan di Tanah Air sebagai Hari Pendidikan Nasional. “Pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, 2 Mei 2019.
Saat ini, kata Mendikbud, senada dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, perhatian pemerintah mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Melalui momentum Hardiknas ini, marilah konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, terampil, dan kecakapan yang tinggi sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif,” kata Mendikbud.
Fokus pada SDM bukan berarti infrastruktur ditinggalkan karena infrastruktur menjadi prasyarat dari pembangunan nasional dan sejalan dengan pembangunan SDM. “Untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya transisi pembangunan infrastruktur menjadi pengembangan SDM, perspektif Kemendikbud ke depan akan menekankan pada dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja,” ujarnya.
Hadirnya revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan karakter peserta didik. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat.
“Pengembangan pendidikan karakter yang dimaksudkan adalah membentuk insan yang berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, bertanggung jawab, serta berbudi pekerti luhur. Pembekalan keterampilan dan kecakapan disertai dengan penanaman jiwa kewirausahaan,” ujar Menteri Muhadjir.
Hal ini tentu membutuhkan profesionalitas kinerjasegenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, baik di pusat maupun daerah. Mendikbud berpesan untuk terus bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.
Pekan Pendidikan dan Kebudayaan
Mengangkat tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, Pekan Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan di 34 provinsi di Indonesia. Seluruh provinsi secara serempak menyelenggarakan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan sebanyak mungkin para pelaku pendidikan dan masyarakat umum.
Dalam rangkaian Pekan Pendidikan dan Kebudayaan, acara Harmoni Bersama Masyarakat pada 28 April di Jakarta dimeriahkan dengan kegiatan, seperti jalan sehat bersama keluarga dan masyarakat, hiburan bersama artis ibu kota, festival band siswa dengan tema “Saya Anak Anti Korupsi” hingga tari tradisional yang dibawakan mahasiswa asing peserta program Darmasiswa.
Pada puncak peringatan tanggal 2 Mei di Jakarta, selain upacara yang diikuti perwakilan siswa dari seluruh Indonesia serta pegawai Kemendikbud, juga menjadi momen penyematan Satyalencana Karya Satya untuk Aparatur Sipil Negara yang telah berbakti 10, 20, atau 30 tahun lebih. Selain itu, juga terdapat penampilan budaya, persembahan lagu-lagu, dan kuliner nusantara. Hadir pula pelaku seni nasional, seperti Olivia Zalianty, Endah Laras, dan Maudy Koesnaedi yang ambil bagian dalam pertunjukan wayang orang kolaborasi “Pendadaran Perguruan Sokalima” yang dimainkan oleh Mendikbud beserta jajarannya dengan grup wayang orang Bharata.
Penguatan Pendidikan Dasar dan Menengah
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada 2014 menunjukkan hanya sekitar 16 persen satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan SNP.
Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
Kondisi ini tentu perlu terobosan dalam penguatan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengatakan fokus ke depan Ditjen Dikdasmen adalah peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. “Hardiknas ini jadi momen untuk ke depannya fokus pada peningkatan mutu. Peringatan Hardiknas menjadi pijakan bagaimana kompetensi siswa ini terus meningkat,” ujar Hamid.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad.
Hardiknas diisi kegiatan bersama yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan mutu SDM. Dalam implementasinya nanti, menurut Hamid, adalah penguatan pendidikan karakter sebagai basis pendidikan. “Kemudian peningkatan literasi terkait bahasa, matematika, dan sains. Serta, memperkuat kemampuan anak-anak terkait kompetensi abad 21, yaitu critical thinking, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi,” katanya.
Dalam mengakselerasi mutu pendidikan ini, Hamid menyoroti pentingnya peran guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. “Selain itu, komunitas ekosistem pendidikan harus digerakkan di mana orang tua dan lingkungan masyarakat sangat berperan. Ditjen Dikdasmen juga berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan dunia industri,” ujar Hamid.
Ditjen Dikdasmen selama ini telah dan terus melakukan kebijakan dari penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, dan pemenuhan fasilitas belajar yang layak. Terkait SMK, dilakukan revitalisasi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja nasional, regional, maupun internasional. (*)
