Pemerintah Diminta Tidak Terburu-buru Mengesahkan RKUHP

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Dalam aksinya mereka mengatakan bahwa RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. TEMPO/Alfan Hilmi

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Dalam aksinya mereka mengatakan bahwa RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. TEMPO/Alfan Hilmi

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). "Karena RKUHP masih memiliki banyak permasalahan," kata Maidina Rahmawati, anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP dari ICJR, dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Ahad, 5 Mei 2019.

    Baca juga: Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Evaluasi Hukuman Mati

    RKUHP akan dibahas kembali di masa sidang V 2018/2019, pada 8 Mei 2019. Pembahasannya sempat tertunda sejak 3 Desember 2018 hingga selesainya Pemilu 2019.

    Maidina menuturkan, sepanjang pembahasan di DPR, pemerintah terus menyatakan bahwa mereka melakukan pembahasan intensif. Bahkan, pada 15 Desember 2018, Muladi, tim pemerintah dalam pembahasan RKUHP menyatakan pembahasan sudah selesai 95 persen.

    Pasca pemilu, anggota Komisi Hukum DPR, Taufiqulhadi menyatakan pembahasan RKUP sudah selesai 99 persen. "Berbagai klaim tersebut tidak sejalan dengan apa yang Aliansi Nasional Reformasi KUHP kawal selama ini," kata Maidina.

    Dalam rapat terbuka RKUHP terakhir pada 30 Mei 2018, Maidina mengatakan pemerintah mempresentasikan pending issue dalam RKUHP yang hanya menjadi 9 poin. Padahal, permasalahan RKUHP jauh melebihi jumlah itu.

    Sementara sampai dengan draft sidang terbuka versi 28 Mei 2018 dan draft internal pemerintah terakhir yang didapat 9 Juli 2018, aliansi mencatat sedikitnya ada 18 permasalahan yang belum terselesaikan dalam RKUHP.

    Masalah yang pertama adalah pola penghitungan pidana diklaim tim pemerintah melalui metode tertentu, namun tidak pernah dijelaskan secara detil. Kemduian, masalah pengaturan hukum yang hidup di masyarakat yang akan memberikan ketidakpastian hukum. Lalu ada aasalah pidana mati yang seharusnya dihapuskan, dan minimnya alternatif pemidanaan dengan syarat yang ketat.

    Selanjutnya masalah pengaturan tindak pidana korporasi masih tumpang tindih antarpasal dalam RKUHP, masalah pengaturan makar yang masih tidak merujuk pada makna asli "serangan", masalah kriminalisasi promosi alat kontrasepsi yang bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.

    Masalah lainnya adalah kriminalisasi semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan yang justru akan melanggengkan perkawinan anak. Masalah kriminalisasi aborsi belum disesuai dengan pengecualian dalam UU Kesehatan. Masalah kriminalisasi tindak pidana contempt of court yang membuat rumusan karet berpotensi mengekang kebabasan berpendapat, termasuk pers.

    Kemudian masalah pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuma, masalah wacana kriminalisasi hubungan sesama jenis yang akan menimbulkan stigma terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda.

    Ada lagi soal pengaturan tindak pidana perkosaan yang mengalami kemunduran rumusan, masalah hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis.

    Masalah berikutnya berupa rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama, yang justru tidak menjamin kepentingan hak asasi manusia untuk memeluk agama. Kemudian masalah tindak pidana korupsi yang akan melahirkan duplikasi rumusan, dan masalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat masih diatur tidak sesuai dengan standar HAM secara internasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.