Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKK Gelar Lomba Taman Herbal, Ini Kata Atalia Kamil

image-gnews
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, di acara Kick Off Lomba Taman Herbal Bejo Jahe Merah, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat, 3 Mei 2019.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, di acara Kick Off Lomba Taman Herbal Bejo Jahe Merah, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat, 3 Mei 2019.
Iklan

INFO JABAR - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, menyambut baik gerakan menanam jahe merah di Jawa Barat. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat. Karena selain berkhasiat bagi masyarakat, jahe juga dapat memberi nilai tambah ekonomi.

"Dari apa yang kita tanam, minimal akan bisa dikonsumsi untuk pribadi," kata Atalia dalam Kick Off Lomba Taman Herbal Bejo Jahe Merah, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat, 3 Mei 2019.

Lomba taman herbal merupakan kerja sama Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat dengan PT Bintang Toedjoe.  Awalnya lomba ini hanya ada di tujuh titik di Bandung Raya, kini  diikuti 26 kabupaten/kota dan beberapa pesantren di Jawa Barat.

Menurut Atalia, TP PKK Jawa Barat terus mengembangkan budidaya tanaman obat dengan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah.

"Dengan mengerakkan warga memanfaatkan pekarangan, ibu-ibu juga bisa lebih kreatif dalam kesehariannya. Mereka bahu membahu dan bekerja sama membangun lokasi sekaligus menanam bibit tanaman obat keluarga (toga)," ujarnya.

Atalia berharap lomba ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal pelestarian tanaman herbal. Selain itu juga bisa terus mendorong program pemerintah seperti One Village One Product, One Village One Company, dan One Pesantren One Product.

Head of Marketing and PR Bintang Toedjoe, Sumarwoto, menjelaskan peserta lomba diberi bibit jahe merah dan pelatihan secara gratis serta pendampingan selama 10 bulan.

"Ini bukan sekadar CSR (Corporate Social Responsibility) tapi CSV (Corporate Social Value). Kalau CSR itu tanggung jawabnya cuma sekali beri lalu selesai. Kalau kami ini berkelanjutan, jadi insyaallah ke depan para santri pondok pesantren akan menjadi petani binaan Bintang Toedjoe," katanya.

Suamarwoto menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang siap ditanami jahe merah. "Kami ingin menghadirkan lumbung jahe merah. Nantinya  kami  ekspor jahe merah ke negara lain," katanya.

Menurut Sumarwoto, PT Bintang Toedjoe berencana membuat pabrik di wilayah Jawa Barat. "Pada  awal 2020 kami akan dirikan prabrik dan akan dibangun taman herbal di daerah Cikarang. Ini  taman herbal terbesar di Indonesia,"  ujar dia. (*)

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

28 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

29 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.


Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

30 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

Pemerintah sempat menanggapi usulan DPR yang ogah ikut pindah ke IKN Nusantara. Begini alasannya.


10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

32 hari lalu

Motor listrik baru United E-Motor di IIMS 2024. (TEMPO/ Erwan Hartawan)
10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

Berikut ini deretan rekomendasi motor listrik murah yang dijual mulai Rp2 jutaan setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.


Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

41 hari lalu

Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

Politikus Nasdem menyarankan PDIP agar menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan. Apa jawaban PDIP?


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

43 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

43 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berlangsung dari 1-3 Maret 2024 tersebut mengangkat tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

Presiden Joko Widodo memuji perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tanah air.


Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

48 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.


KPU Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap 27 November, Percepatan Jadwal Jadi Wewenang DPR dan Pemerintah

49 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap 27 November, Percepatan Jadwal Jadi Wewenang DPR dan Pemerintah

Mahkamah Konstitusi melarang jadwal Pilkada Serentak 2024 diubah.