KIK Terbuka terhadap Demokrat, Kursi Menteri Hak Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Jokowi - Ma’ruf Amin terbuka mengenai kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). KIK juga terang-terangan mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan bagian dari upaya merangkul Demokrat.

    Sejauh ini partai-partai KIK belum bertemu untuk membicarakan tentang kemungkinan bergabungnya Demokrat ke dalam KIK. Apalagi, membicarakan jatah kursi menteri untuk Agus HY jika Demokrat jadi bergabung. "Apakah PD akan dapat kursi menteri atau tidak, kembali kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani saat dihubungi pada Jumat, 3 Mei 2019.

    Baca: Datang ke Istana Negara, AHY Sebut Diundang ... 

    Menurut Sekretaris Jenderal PPP, kewenangan koalisi hanya menentukan porsi posisi-posisi di lembaga perwakilan. "Sekali lagi, urusan menteri adalah hak prerogatif Pak Jokowi."

    Hal senada diungkapkan juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, anggota koalisi harus membahas dahulu kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat ke KIK. Prasyaratnya, soal kabinet dalam sebuah koalisi pemerintahan, tentu harus saling percaya dan menghormati. "Komunikasi yang intens itu salah satu prasyarat yang dilalui untuk membangun saling percaya itu," kata politikus Golkar ini.

    Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan saat ini kubunya memang tengah fokus bicara soal kabinet. "Kita udah move on. Saatnya bicara Indonesia ke depan, bagaimana struktur kabinetnya, apa skala prioritas kebijakan Pak Jokowi." Hasto menyampaikannya melalui keterangan tertulis pada Senin, 29 April 2019.

    Baca: Kabar Bakal Gabung ke Jokowi, Sandiaga: Saya ... 

    Jokowi tak menampik kemungkinan adanya perubahan kabinet karena disesuaikan dengan rencana kerja pemerintahan mendatang. "Ya. Mungkin banyak (penyesuaian), wong yang dikerjakan sekarang berbeda," ujar Jokowi sambil tertawa dalam wawancara eksklusif bersama wartawan Tempo Budi Setyarso dan Reza Maulana di Istana Bogor, Jumat, 26 April 2019.

    Begitupun dengan kemungkinan merombak kabinetnya sebelum jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. "Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja tidak, he-he-he…"
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.