Perombakan Kabinet Kerja Jokowi, Moeldoko : Bisa Iya, Bisa Tidak

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Februari 2019. Rakosnas tersebut membahas sinergi humas pemerintah pusat dengan humas pemda, gerakan bersama partisipasi masyarakat dan pemda sukseskan pemilu dan informasi mengenai hukum-hukum terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Februari 2019. Rakosnas tersebut membahas sinergi humas pemerintah pusat dengan humas pemda, gerakan bersama partisipasi masyarakat dan pemda sukseskan pemilu dan informasi mengenai hukum-hukum terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan perombakan menteri di Kabinet Kerja Jokowi akan melihat kepentingannya terlebih dahulu. "Perombakan kabinet, ya, Presiden sudah mengatakan bisa iya, bisa tidak. Kita lihat kepentingannya," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

    Baca juga: Jokowi Buka Peluang Merombak Kabinet

    Perombakan kabinet santer terdengar setelah sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terseret kasus korupsi. Mereka, di antaranya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ruang kerja tiga dari keempat menteri itu sudah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meski status mereka masih sebatas saksi.

    Menurut Moeldoko, para menteri yang namanya terseret dalam kasus korupsi sejauh ini masih bekerja dengan optimal. Ia juga menyebut kinerja pemerintah belum terpengaruh dengan kasus tersebut.

    Meski begitu, Moeldoko memastikan Jokowi tidak akan mengintervensi kasus korupsi yang menyeret para menteri. Saat bekas Menteri Sosial Idrus Marham dijadikan tersangka kasus suap PLTU Riau-1, kata Moeldoko, Jokowi tidak ikut campur dalam proses hukum.

    Baca: Saksi Sebut Asisten Menpora Terima Rp 3 Miliar Dana Hibah KONI

    "Sama juga dengan nanti akan diberlakukan terhadap menteri-menteri yang saat ini mungkin ada kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi semuanya ini kan sedang berproses, belum tersangka," kata dia.

    Imam Nahrawi disebut dalam kasus dana hibah kementeriannya untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kasusnya sudah memasuki persidangan, dan Imam diperiksa sebagai saksi di sidang.

    Nahrawi menegaskan dirinya tak terlibat dalam kasus dana hibah untuk KONI. "Saya pastikan saya tidak terlibat," kata Imam Nahrawi di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 22 Maret 2019.

    Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja menghadiri Perayaan Natal Nasional 2018 di Medan, Sumatra Utara, Sabtu malam, 29 Desember 2018. Presiden Jokowi tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. ANTARA

    Adapun Menteri Lukman disebut dalam kasus suap pengisian jabatan di kementeriannya yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy. Dalam proses penyidikan, KPK menggeledah ruang kerja Lukman dan menyita duit Rp 180 juta dan US$ 30 ribu, yang diduga berhubungan dengan kasus ini. Lukman sudah dipanggil KPK, tapi belum memenuhinya.

    Lukman juga membantah. Bahkan dia menyatakan siap diperiksa KPK. "Eksplisit saya mengatakan kami semua di Kementerian Agama akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan kasus ini," kaya Lukman di kantornya pada Sabtu, 16 Maret 2019.

    Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, terseret dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Politikus Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, menyebutkan ada pertemuan di rumah Airlangga untuk membahas sejumlah proyek PLTU.

    Terkait hal ini, Airlangga membantah telah memerintahkan Eni untuk mengawal proyek tersebut. "Saya tidak memerintah kader untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan partai Golkar," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Rabu, 26 September 2018.

    Sedangkan nama Menteri Enggartiasto Lukita diseret oleh tersangka kasus suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bowo Sidik Pangarso. Setelah diperiksa, politikus Golkar itu mengaku mendapat Rp 2 miliar dari Enggartiasto.

    Baca: Enggartiasto Lukita Rapat di Istana saat Ruangannya Digeledah KPK

    Enggartiasto telah membantah pernyataan Bowo Sidik. "Apa urusannya saya ngasih duit? Dari saya, saya yakin betul tidak ada," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.