LSI Denny JA: Dukungan di Pilpres 2019 Terbelah Berdasar Agama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Denny Januar Ali atau LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan pemilihan presiden 2019 menunjukkan ada pembelahan dukungan berdasarkan identitas dan keagamaan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembelahan itu tergambar antara daerah dengan basis pemilih kalangan minoritas dan pemilih Islam.

    Baca juga: 5 Faktor Jokowi Diprediksi Menang Telak Versi LSI Denny JA

    "Hal ini terbukti dari kemenangan mutlak pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di wilayah pemilih minoritas seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat," kata Ardian dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

    Hal sama berlaku pula pada pasangan Prabowo - Sandiaga Uno. Pasangan capres nomor urut 02 itu menang telak di daerah basis pemilih Islam. "Seperti di Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Banten, dan Jawa Barat," kata dia.

    Hasil hitung cepat LSI Denny JA dengan data sampel yang masuk sudah 100 persen dan sampling error 1 persen menunjukkan Jokowi - Ma'ruf mendapat 55,71 persen. Sementara Prabowo - Sandiaga meraup 44,29 persen.

    Secara rinci, suara Jokowi - Ma'ruf di Bali (93,85 persen), Nusa Tenggara Timur (89,43 persen), Sulawesi Utara 76,59 (persen) Sulawesi Barat (74,36 persen), Papua (89,60 persen), Papua Barat (78,58 persen), dan Kalimantan Barat (64,79 persen).

    Baca juga: Survei LSI Denny JA: Jokowi di Ambang Menang Telak Atas Prabowo

    Adapun suara Prabowo - Sandiaga menurut hitung cepat LSI Denny JA adalah sebagai berikut: Aceh sebesar 85,28 persen, Sumatera Barat (85,10 persen), Nusa Tenggara Barat (64,02 persen), Riau (65,24 persen), Banten (59,25 persen), dan Jawa Barat (59,69 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.