KPK Tidak Sita Apapun dari Rumah Menteri Enggartiasto Lukita

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPK berjalan keluar dengan membawa koper seusai melakukan penggeledahan ruang kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Dari penggeledahan tersebut, petugas KPK menyita dokumen-dokumen terkait perdagangan gula dari ruang kerja Enggartiasto. TEMPO/Caesar Akbar

    Petugas KPK berjalan keluar dengan membawa koper seusai melakukan penggeledahan ruang kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Dari penggeledahan tersebut, petugas KPK menyita dokumen-dokumen terkait perdagangan gula dari ruang kerja Enggartiasto. TEMPO/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyita barang bukti dari rumah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Tim KPK yang menggeledah rumah itu tak menemukan barang bukti yang relevan dengan kasus suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

    "Kami tidak melakukan penyitaan karena benda yang ada di rumah itu tidak terkait dengan pokok perkara," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 2 Mei 2019.

    Baca: Geledah Ruangan Enggartiasto Lukita, KPK Sita Barang Ini

    KPK menggeledah rumah Enggar pada Selasa, 30 April 2019. Febri mengatakan penggeledahan itu merupakan upaya verifikasi terhadap informasi yang didapat dalam proses penyidikan kasus Bowo. "Terutama terkait dengan info sumber duit gratifikasi yang diduga diterima BSP," kata dia.

    Penggeledahan di rumah politikus Partai Nasdem itu dilakukan sehari setelah KPK menggeledah kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada 29 April 2019. Dari Kemendag, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait Peraturan Menteri Perdagangan soal gula rafinasi.

    Baca: KPK Sita Puluhan Dokumen dari Ruangan Enggartiasto Lukita

    KPK menetapkan Bowo menjadi tersangka suap dalam kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Indonesia. Bowo diduga menerima Rp 1,2 miliar dari bagian marketing PT Humpuss, Asty Winasti. Bowo juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp 8 miliar.

    Kepada penyidik, Bowo mengatakan salah satu sumber gratifikasi itu berasal dari Enggartiasto Lukita untuk mengamankan Permendag gula rafinasi yang diteken pertengahan 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.