Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Bos Pertamina Hari Ini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin, 17 September 2018. Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dan Eni Maulani Saragih, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin, 17 September 2018. Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dan Eni Maulani Saragih, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam kasus suap PLTU Riau-1 pada hari ini, Kamis, 2 Mei 2019. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir.

    Baca juga: KPK Bakal Periksa Bos Pertamina di Kasus Suap PLTU Riau-1

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari rencana pemeriksaan sebelumnya 29 April 2019. Kala itu, Nicke tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. "Akan dijadwalkan ulang pada Kamis ini," kata Febri, melalui pesan teks, Senin, 29 April 2019.

    Febri menuturkan Nicke akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan petinggi PT PLN. Saat bekerja di perusahaan listrik negara itu, Nicke pernah menjabat sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Resiko serta Direktur Perencanaan Korporat PT PLN. Terakhir, dia menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN, sebelum menjabat Dirut Pertamina.

    KPK sempat memeriksa Nicke dalam kasus yang sama pada 17 September 2018. Kala itu, ia menjadi saksi untuk Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Seusai diperiksa, Nicke mengatakan ditanyai seputar tugasnya selaku Direktur Perencanaan PT PLN oleh penyidik. "Detail penjelasan tidak bisa saya sampaikan," katanya.

    KPK menyangka Eni dan Idrus menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta telah memvonis Eni 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap itu. Eni berperan memfasilitasi pertemuan antara Kotjo dengan Sofyan Basir. Sementara Idrus, juga sudah divonis 3 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama, namun tengah mengajukan banding.

    Baca juga: KPK Cegah Sofyan Basir ke Luar Negeri untuk 6 Bulan ke Depan

    Belakangan, KPK turut menetapkan Sofyan menjadi tersangka keempat dalam kasus suap PLTU Riau-1 ini. KPK menduga mantan Dirut BRI itu turut menerima janji suap yang sama besar dengan Eni. Selain itu, komisi antikorupsi juga menduga dalam sejumlah pertemuan yang digagas Eni, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek PLTU Riau-1 dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk memonitor keluhan Kotjo terkait lamanya penentuan proyek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.