TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pernyataannya soal daerah yang dimenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilu presiden sebagai provinsi garis keras, tidak dipermasalahkan lagi.
"Sudah selesai masalah itu. Tidak ada lagi pembicaraan garis keras, garis ringan, sudah selesai sekarang kita bersatu," ujar Mahfud di bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 1 Mei 2019.
Baca: Penjelasan Mahfud MD Soal Provinsi Garis Keras
Sebelumnya, Mahfud juga telah melontarkan permintaan maaf terhadap kontroversi yang timbul akibat pernyataannya itu. "Arti garis keras di dalam literatur 'is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise'. Arti ini tak bisa dicabut karena sudah jadi term dalam ilmu politik secara internasional. Tapi bagi yang salah memahami penggunaan istilah ini saya minta maaf," demikian kicauan Mahfud lewat akun Twitter-nya, Rabu, 1 Mei 2019.
Pernyataan Mahfud soal 'provinsi garis keras' pertama kali mencuat ketika ia diwawancara di salah satu stasiun televisi. Video potongan wawancara yang berdurasi 1 menit 20 detik lalu beredar di media sosial.
Dalam wawancara itu, intinya Mahfud MD menegaskan bahwa kemenangan Jokowi dalam pilpres 2019 sulit dimentahkan. Hanya saja saat ini harus segera dilakukan rekonsiliasi. Pasalnya, di beberapa provinsi yang “agak panas”, Jokowi kalah.
“Tempat kemenangan Pak Prabowo itu diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama, misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga,” kata Mahfud MD. Dia menyarankan rekonsiliasi jadi lebih penting untuk menyadarkan bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman. “Dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu."
Penjelasan Mahfud MD menuai kontroversi. Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu merespon cuitan Mahfud dan memintanya membeberkan indikator untuk provinsi garis keras. Said, yang lewat cuitan itu menyatakan diri berasal dari Sulawesi Selatan, bertanya apa indikator yang digunakan sehingga menuduh warga Sulsel adalah orang-orang garis keras.
Simak: Kata Mahfud MD, Habibie Pesan Pemilu Jangan Mundurkan Demokrasi
"Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI untuk menjaga kehormatan. Inikah yang dianggap keras?" demikian cuitan Said Didu.
Mahfud menjelaskan garis keras itu sama dengan fanatik atau sama dengan sikap kesetiaan yang tinggi, "Itu bukan hal yang dilarang, itu term politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram. Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," ujar Mahfud MD.