TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-3 BJ Habibie mengatakan Indonesia harus fokus dalam membangun sumber daya manusia. Sebab, masa depan bangsa tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam.
Baca: BJ Habibie Dianugerahi Penghargaan Tertinggi dari UNS
"Masa depan suatu bangsa, tak bisa hanya terbatas SDA, tapi harus mengandalkan SDM," ujar Habibie di kediamannya pada Rabu, 1 Mei 2019.
Pentingnya membangun SDM itu diungkapkan Habibie di acara “Silaturahmi dan Sarasehan Tokoh Masyarakat dan Sesepuh Bangsa” yang digelar di kediaman Habibie di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan.
Hadir dalam acara ini tokoh dari Suluh Kebangsaan seperti Mahfud MD, Sinta Nuriyah, Alissa Wahid, dan sejumlah tokoh masyarakat seperi Gus Sholah, Frans Magnis Suseno, Dahlan Iskan dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, para tokoh meminta pandangan-pandangan Habibie untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Terkait SDM, Habibie mencontohkan negara-negara di Timur Tengah yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), sampai sekarang masih tertinggal karena harus mengandalkan negara lain. Dalam hal ini, ujar Habibie, salah satu tonggak pengembangan SDM yang pernah dilakukannya adalah dengan membuka kran kebebasan berbicara dan berpendapat.
"Kita tak bisa hanya membanggakan perbedaan, tapi juga harus diberikan kebebasan. Kita itu mempersiapkan 53 tahun sampai kita berani buka pintu kebebasan," ujar Habibie.
Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Dia mewarisi kondisi negara kacau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan ancaman disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia.
Setelah duduk di tampuk kekuasaan, Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Baca: Dijenguk BJ Habibie, Ani Yudhoyono Semangat untuk Sembuh
Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam.