TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi penyusunan anggaran. Upaya ini dilakukan usai ratusan personel Kepolisian Resor Halmahera Selatan, Maluku Utara, unjuk rasa mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu 2019 yang dianggap terlalu kecil.
Baca: Sempat Diserang, Polri Kawal Ketat Penghitungan Suara di Papua
Mesk demikian, evaluasi anggaran tersebut akan dilakukan oleh masing-masing Kepolisian Daerah. "Internal dari Polda masing-masing yang melakukan analisis evaluasi," ujar Dedi saat dihubungi, Rabu, 1 Mei 2019.
Ratusan anggota polisi di Kabupaten Halmahera Selatan menggelar unjuk rasa pada 29 April 2019. Mereka melakukan aksi protes usai melaksanakan apel pagi di halaman Mapolres Halmahera Selatan. Selain protes akibat honor yang dianggap kecil, mereka juga protes karena pengamanan pemilu yang molor dari jadwal semula. Sementara, mereka tak mendapat honor tambahan.
Anggaran pengamanan pemilu yang mereka dapatkan Rp171 ribu per hari dengan beban kerja selama 24 jam, yakni menjaga pengamanan sejak pengiriman surat suara hingga penghitungan suara.
Namun, insiden unjuk rasa itu telah diselesaikan secara intenal oleh Polda Maluku Utara. "Miskomunikasi sudah ditangani oleh Polda setempat. Sudah diselesaikan secara internal oleh Polda setempat, jadi enggak ada masalah," ucap Dedi.
Baca: Polri Dalami Akun Medsos Penyebar Hoaks Lembaga Survei Pemilu
Buntut dari peristiwa itu adalah Ajun Komisarisi Roy Simangungsong dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Pencopotan tersebut diketahui melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Brigadir Jenderal (Pol) Suroto Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM tertanggal 29 April 2019. Muncul dugaan, pencopotan Roy berkaitan dengan aksi unjuk rasa tersebut.
