Wujudkan Pemerataan, Polri Dukung Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend (pol), M Iqbal (kedua kiri) dan Dir IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Mabes Polri, Brigjend Eko Daniyanto (kedua kanan), saat konpers di Kantor BNN, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Amston Probel

    Kepala Biro penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend (pol), M Iqbal (kedua kiri) dan Dir IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Mabes Polri, Brigjend Eko Daniyanto (kedua kanan), saat konpers di Kantor BNN, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri mendukung rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Upaya ini diharapkan bisa mewujudkan pemerataan pembangunan.

    Baca: Jakarta Kritis, Pengamat Tata Kota Dukung Pemindahan Ibu Kota

    "Dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan kepadatan ibu kota saat ini, tentunya Polri mendukung. Ini demi kebaikan bangsa dari segala aspek," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Mei 2019.

    Jika nantinya Presiden Jokowi sudah menetapkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru, Polri, kata Iqbal, akan langsung berkoordinasi untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. "Koordinasi itu agar kami dapat optimal menjalankan tugas-tugas kepolisian," ucap Iqbal.

    Jokowi berencana melakukan pemindahan ibu kota ke luar Jawa saat memimpin rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Dia menjatuhkan pilihannya ini ketika disodori tiga alternatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu ibu kota tetap di Jakarta, di Jabodetabek, atau di luar Pulau Jawa.

    Baca: Ibu Kota Pindah, JK: Jakarta Jadi Kota Dagang Seperti New York

    Dari ketiga alternatif tersebut, Jokowi memilih alternatif terakhir, yaitu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kalau saya, alternatif satu dan dua sudah tidak," katanya.

    ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.